388 Hektare Sawah Mulai Kekeringan, Petani Bogor Gagal Panen

KEMARAU panjang tahun ini tak hanya memperburuk pencemaran udara dan membuat sebagian wilayah Kabupaten Bogor krisis air bersih, tetapi berdampak besar terhadap sektor pertanian. Saat ini, ratusan hektar sawah mulai kekeringan dan 7 hektar tanaman padi mengalami gagal panen.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor, Tatang Mulyadi mengatakan, dua kelompok tani yang mengelola tujuh hektar lahan pertanian padi di Ciawi gagal panen akibat dampak El Nino.

“Sekarang yang terlapor kepada kami yang terkena puso 7 hektare di Kecamatan Ciawi,” kata Tatang Mulyadi kepada wartawa,  Selasa, 29 Agustus 2023.

Ia mengatakan, Distanhorbun Kabupaten Bogor juga mencatat seluas 1,5 hektare sawah mengalami kekeringan berat. Kemudian, kekeringan sedang 39,3 hektare, kekeringan ringan 87,5 hektare, dan terancam kekeringan seluas 388,15 hektare.

Menurut Tatang, untuk kriteria kekeringan ringan ditandai dengan permukaan tanah yang pecah dan tidak ada sumber air. “Kriteria sedang, tanah pecah, sumber air tidak ada, pertumbuhan sudah terlihat bagus. Kriteria berat, tanah sudah belah, kaki kita juga bisa masuk, daunnya sudah mengelinting,” ujarnya.

Tatang menyebutkan Distanhorbun Kabupaten Bogor saat ini sedang mengajukan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) khusus bagi dua kelompok tani yang sawahnya seluas 7 hektare mengalami gagal panen. Setiap 1 hektare sawah yang mengalami gagal panen dibayar senilai Rp 6 juta oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah.

“Yang penting sesuai dengan kriteria, per hektarenya itu Rp 6 juta dari klaim asuransi,” kata Tatang.

Kabid Perlindungan dan Pelayanan Usaha Distanhorbun Kabupaten Bogor Judi Rahmat menjelaskan pada periode Mei-Agustus 2023 ada seluas 11 ribu hektare sawah yang diasuransikan.

“Asuransi tersebut berlaku selama masa tanam hingga panen atau dalam kurun waktu empat bulan,” ujarnya.

Biaya pendaftaran asuransi tersebut senilai Rp 180 ribu per hektare ditanggung oleh pemerintah, 80 persen atau Rp 144 ribu dari pemerintah pusat, dan 20 persen atau Rp 36 ribu dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Judi menjelaskan syarat dan ketentuan yang perlu dilakukan petani untuk mengasuransikan sawahnya adalah dengan cara mendaftarkan sawah kepada petugas agar dituntun supaya bisa masuk pada Sistem Informasi yang dimiliki Distanhorbun pada saat usia tanam belum mencapai 30 hari.

Selama tahun 2023 atau dua kali masa tanam, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengasuransikan sebanyak 25 ribu hektare tanaman tani padi.

El Nino juga membuat Desa Gunung Putri menjadi desa ke-93 di Kabupaten Bogor yang mengalami krisis air bersih. Tercatat ribuan warga yang mengalami kesulitan air bersih.

“Sampai hari ini, ada 1.200 warga yang kesulitan air di sini, tersebar di 12 RT,” kata Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri, kmarin.

Menurutnya, krisis air memang sering terjadi setiap tahun. Khususnya bagi warga yang berada di 12 RT tersebut. Lantaran lokasi pemukiman berada jauh dari Situ Gunung Putri.

“Mereka ini lokasinya jauh dari Situ Gunung Putri. Saat kemarau, sumur kering semua,” imbuhnya.

Ia pun berharap, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan bisa masuk ke Desa Gunung Putri. Apalagi, banyak warganya yang sudah meminta pengajuan air. Sayangnya, belum ada kiriman air bersih hingga kini. (Ari)