Home      •  

90 Ribu Warga Kota Bogor ‘Diguyur’ Minyak Goreng  

Admin Redaksi  -   05 Apr 2022
Sejumlah Ibu rumah tangga mengantri untuk membeli minyak goreng dengan harga Rp. 14.000./liter pada operasi pasar murah di halaman kantor Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (17/1/2022). Suku Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah (Sudin PPKUKM) Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan operasi pasar minyak goreng murah atas kerjasama dengan perusahaan Sinarmas. Sebanyak 3000 kemasan 1 liter minyak goreng disediakan per wilayah pemkot di Jakarta.

Kota Bogor, rakyatbogor.net – 90 ribu orang lebih warga Kota Bogor bakal menerima Bantuan Tunai Langsung (BLT) minyak goreng dari pemerintah pusat. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Bogor Okto Muhamad Ikhsan, Senin (4/4/2022).

Jumlah itu kata Ikhsan merujuk pada data penerima BLT di Kota Bogor. Data itu berdasar program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT). Data itu sama dengan penerima BLT tahun sebelumnya. “Perinciannya PKH sebanyak 30.199 orang dan BPNT sebanyak 60.793 orang. Metode penyalurannya kami belum tahu, masih menunggu pusat,” kata Ikhsan dikutip Beritasatu, Senin (4/4/2022).

Namun begitu, Ikhsan mengaku bantuan ini belum bisa digulirkan karena masih menunggu mekanisme dan petunjuk teknis terkait pemberian BLT minyak goreng. “Sebetulnya kami sudah mengetahui instruksi itu, hanya saja kami belum menerima surat edaran resmi dari pusat,” tambahnya.

Sementara itu, pemerintah pusat akan menyalurkan BLT minyak goreng sebesar Rp 300.000 kepada 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL). Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 6,9 triliun untuk bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng untuk masyarakat yang akan diberikan dalam waktu dekat.

“Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai,dan program keluarga harapan serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangannya, Jumat (1/4/2022) lalu.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, anggaran BLT minyak goreng tersebut akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang selama ini menerima bansos serta 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL).

“Kebutuhan anggaran yang pertama tadi Rp 6,15 triliun, lalu PKL makanan Rp 0,75 triliun jadi totalnya Rp 6,9 triliun. Ini akan masuk ke dalam tentunya fleksibilitas dari APBN,” kata Febrio dalam Macroeconomic Updates 2022, Senin (4/4/2022).

Baca juga:  Pemcam Cigudeg Bersihkan Gubuk Gurandil, Antisipasi Korban Bencana Pergeseran Tanah

Secara rinci, sumber pendanaan penyaluran BLT minyak goreng untuk KPM sembako dan PKH diperkirakan mencapai Rp 6,15 triliun. Dana itu berasal dari Kementerian Sosial menggunakan dana yang telah ada.

Sedangkan sumber dana BLT minyak goreng untuk PKL diperkirakan mencapai Rp 0,75 triliun. Dana itu berasal dari cadangan bendahara umum negara (BUN) dan kuasa pemegang anggarannya ada TNI/Polri.

Nantinya para penerima BLT minyak goreng ini akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 300 ribu untuk tiga bulan, yang disalurkan sekaligus pada bulan April 2022 ini. “Dibayarkan sekaligus di bulan April. Jadi ini bulan April kita akan bekerja cepat, pemerintah akan bekerja cepat supaya langsung disalurkan di bulan April khususnya terkait bulan Ramadhan juga supaya masyarakat ga terlalu khawatir agar daya beli tetap kita jaga,” jelas Febrio.

Menurut Febrio, penyaluran BLT minyak goreng untuk KPM PKH dan sembako akan dilakukan dengan mekanisme yang telah ada yakni melalui PT Pos untuk KPM sembako dan Himbara untuk KPM PKH murni. “Sedangkan penyaluran BLT dilakukan oleh TNI/Polri,” jelasnya.

Febrio menegaskan, pemberian BLT minyak goreng menandai keseriusan pemerintah melakukan reformasi kebijakan subsidi. Oleh karena itu pemerintah memilih menyalurkan subsidi berbasis orang dibandingkan komoditas yang saat ini tengah mengalami kenaikan harga. Program belanja pemerintah semakin targeted dengan baik akan memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas.

“Ini bukti APBN bisa lakukan dengan cepat dan fleksibel. Kedepan kita tetap punya logika yang kuat tentang konsolidasi meski dihadapkan risiko geopolitik dan kami pastikan dampaknya terhadap masyarakat kami batasi jangan sampai kesejahteraan masyarakat terdampak, angka kemiskinan terus kami turunkan, angka pengangguran terus kami turunkan dan ketimpangan terus kami dorong agar tetap baik,” tegasnya. (fuz)

Berita Terbaru

Berita Populer