Ade Yasin : Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor Butuh Perhatian Khusus

Foto: Ade Yasin saat melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi PPKM Darurat secara virtual, dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia.(HRB)

CIBINONG – Dengan jumlah penduduk mencapai 5,5 juta jiwa Bupati Bogor Ade Yasin menjelaskan, bahwa Kabupaten Bogor saat ini membutuhkan perhatian khusus, dalam penanganan Pandemi Covid-19.

Hal itu dijelaskan Ade Yasin saat melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi PPKM Darurat secara virtual, dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, di Pendopo Bupati, Senin (5/7/21).

Saat ini menurut Ade Yasin, jumlah tertular di Kabupaten Bogor sejak 2019 sampai hari ini sebanyak 21.742 kasus. Per hari ini, sekitar 200-an kasus. Kita punya 29 rumah sakit baik RSUD maupun swasta, dan 101 Puskesmas.

“Untuk penanganan Covid di rumah sakit tersedia tempat tidur sebanyak 1.821 dan ICU sebanyak 142. Tempat tidur yang sudah terpakai sebanyak 1.781 dan ICU 131. Kami juga memiliki pusat isolasi di Kecamatan Kemang dan Megamendung dengan jumlah tempat tidur sekitar 140, sudah terpakai 60 persen. Jadi untuk keterisian ICU sudah 92 persen dan tempat tidur sudah 94 persen. Nakes yang terpapar totalnya 396 dari seluruh rumah sakit, Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya,” bebernya.

Ade menambahkan, untuk mempersempit ruang penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor. Pihaknya memberlakukan penyekatan akses wilayah menjadi tiga ring. Ring pertama adalah pusat wisata, ring kedua adalah pusat kota, dan ring ketiga adalah batas wilayah.

“Untuk batas wilayah, Kabupaten Bogor yang paling banyak dengan 12 batas wilayah dengan kota dan kabupaten lain, sehingga tugas penyekatan batas wilayah dibagi menjadi tiga shift, dan petugasnya gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, BPBD dan semua petugas yang kami tugaskan. Kita putar balikkan kendaraan di luar Bogor, untuk mempercepat penyekatan,” papar Ade.

Baca juga:  Sidak Bima Diapresiasi Positif, Dewan Minta Walikota Bikin Aturan Tegas

Ditambahkan Ketua Gugus Penanganan Covid-19 itu, mobilitas warga Kabupaten Bogor yang menggunakan moda transportasi massal kereta, hingga saat ini masih terpantau cukup tinggi. Mengatasi hal tersebut, dirinya akan melakukan koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta.

“Tadi pagi kami pantau di beberapa stasiun kereta masih tinggi mobilitasnya. Terutama yang akan pergi bekerja ke Jakarta. Kami minta bantuan Gubernur DKI Jakarta untuk memperketat aturan di perkantoran selain sektor esensial dan kritikal,” tambahnya.

Dalam Rakor tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, untuk mengukur efektifitas kinerja dalam penerapan PPKM Darurat di daerah masing-masing, pemerintah harus menggunakan alat ukur indeks mobilitas masyarakat. Penurunan angka kasus bisa terjadi jika ada penghentian aktivitas masyarakat hingga 50 persen.

“Berdasarkan analisis historis dibutuhkan penurunan mobilitas hingga 30 persen, untuk menurunkan jumlah penambahan kasus, itu untuk Covid-19 varian alpha. Kalau untuk varian delta dibutuhkan hingga 50 persen. Mobilitas masyarakat paling berpengaruh, jadi saya mohon kita semua memahami anatomi masalah. Dengan memahami ini, kita akan tahu cara kerja kita harus bagaimana,” jelas Luhut.

Luhut menambahkan, para pejabat daerah dapat menjadikan indeks mobilitas ini sebagai acuan untuk mengukur kinerja semua pihak.

“Kapolres, Dandim, Kapolda dan Pangdam bisa melihat daerahnya masing-masing dari indeks mobilitas masyarakat ini. Dengan target menurunkan mobilitas masyarakat sebanyak 50 persen, kita berharap tanggal 20 Juli nanti bisa mulai membaik,” tandasnya. (AH/Irv)

Tags: , ,