Aktivis PMII Minta Bupati Bogor Lapor Jokowi,  Soal Kemacetan Di Bogor Barat  

Leuwiliang, rakyatbogor.net – Kemacetan arus lalulintas disepanjang ruas jalan nasional dari mulai Kecamatan Dramaga hingga Kecamatan Leuwiliang membuat jemu para pengguna jalan.

Kemacetan arus lalulintas di jalur tersebut, kerap terjadi di waktu waktu tertentu. Terutama disaat pagi hari dan sore hari. Bahkan pada saat hari libur, kemacetan di jalur tersebut membuat mumet wisatawan yang berkunjung ke sejumlah obyek wisata yang ada di Bogor Barat.

Belum terurainya kemacetan di ruas jalan nasional tersebut, menuai keritikan dari aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII) Komisariat  Institut Agama Islam Nasional ( IAIN) Laa Roiba Leuwiliang, Usman.

Menurut Usman, meski Bupati Bogor, Ade Yasin sudah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang di ruas jalan Kabupaten Bogor. Namun, Perbup tersebut belum mampu mengatasi kemacetan disepanjang ruas jalan dari Kecamatan Dramaga hingga Kecamatan Leuwiliang.

Sehingga Usman meminta Bupati Bogor untuk segera mengajukan kepada pemerintah pusat. Bahkan lapor langsung ke Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kemacetan di Bogor Barat tersebut. Karena hal itu akan merugikan masyarakat. Terutama para pelaku usaha.”

Baca juga:  BPBD Kabupaten Bogor Gagal Mitigasi Bencana, Siapa Tilep Duit Bantuan 2015?

Kalau kemacetan tidak segera diatasi, wisatawan yang akan berkunjung ke tempat tempat wisata di  Bogor Barat akan malas. Bahkan para investor akan kurang tertarik berinvestasi di Bogor Barat, kalau akses jalannya selalu dilanda kemacetan. Sehingga hal itu akan merugikan masyarakat Bogor Barat,” kata Usman.

Menurut Usman, Bupati Bogor Ade Yasin untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Jawa Barat dan Pemerintah Pusat dalam mengurangi kemacetan di sejumlah titik kemacetan Bogor Barat. Yaitu dari mulai Dramaga,  kampus IPB, Cibanteng, Cinangneng, Cikampak, Cibatok, Cemplang dan Leuwiliang. Dalam mengurai kemacetan, kata Usman, pemerintah harus melakukan perbaikan managemen traffic dan rambu rambu lalu lintas. ” Bahkan jika memungkinkan bisa pelebaran jalan seperti  jalan Raya Parung menjadi dua jalur,” kata Usman. (HN)