Alami Kendala, Samisade Tetap Jalan

Foto : Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Megamendung, Sudarman.(HRB)

MEGAMENDUNG – Sejumlah Persoalan teknis juga di keluhkan oleh beberapa Kepala Desa. Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor Sudarman mengaku sejumlah desa di wilayahnya masih menemui kendala teknis terkait pelaksanaan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade). 

Namun begitu, ia tidak mau menyebutkan apa saja kendala yang dihadapi sejumlah Desa.

“Saat ini baru empat desa di Kecamatan Megamendung yang sudah bisa mencairkan anggaran dari program ini. Namun sampai saat ini belum merealisasikan nya karena ada sedikit ganjalan soal teknis di lapangan,” ungkapnya Selasa (15/6/2021). 

Meski beberapa kali diberikan pertanyaan serupa, Sudarman yang merupakan Kepala Desa Sukagalih tetap tidak mau menyebutkan kendala apa saja yang dihadapi para kades. 

Sebagai salah satu desa penerima manfaat, ia pun lebih tertarik menjelaskan tentang pelaksanaan program Samisade di wilayahnya. 

“Ya ada beberapa kendala yang dihadapi teman-teman kades, tapi sepertinya sudah bisa diatasi. Dan desa kami sudah mencairkan anggaran itu. Saat ini kami sedang melaksanakan pekerjaan pengaspalan jalan sepanjang 600 meter dan lebar 2,5 meter akses  tembus menuju Desa Kuta,” jelasnya. 

Baca juga:  Manfaatkan SamiSade, Pemdes Cinangka Bangun Infrastruktur

Lebih lanjut ia mengatakan, mengenai persoalan teknis pengerjaan di lapangan pihaknya telah menjalankannya sesuai aturan.  

“Kita fleksibel saja, intinya pekerjaan beres rapih dan sesuai ketentuan yang diberlakukan. Jadi tidak usah ragu – ragu melaksanakannya, itu kan untuk kepentingan masyarakat juga. Yang penting jangan sampai berbenturan dengan hukum saja,” paparnya. 

Sementara saat ditanya terkait adanya tekanan kerjasama dengan pihak lain, ia pun tak menampiknya. 

“Memang ada penawaran kerjasama dari pihak ketiga, dari PT Prayoga Pertambangan Energi (PPE) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor. Tapi itu tidak secara keseluruhan, hanya tenaga ahli dan materialnya saja. Sementara untuk pengelolaan pekerjaannya tetap dilakukan secara swakelola pemberdayaan masyarakat yang dikoordinir oleh TPK,” tandasnya.( WAN/ASH)

Tags: ,