Cibinong, rakyatbogor.net – Tak dipungkiri jika posisi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi salah satu sorotan banyak masyarakat dalam mutasi dan rotasi yang dilakukan Bupati Bogor, Ade Yasin, kemarin lalu.
Pasalnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini dinilai menjadi salah satu elemen penting dalam realisasi pembangunan di Bumi Tegar Beriman ini.
Terlebih usai pelantikan, Bupati pun secara khusus mengamanatkan kepada Kepala BPKAD yang baru, Teuku Mulya agar dapat lebih mengoptimalkan verifikasi dan penatausahaan keuangan untuk menghindari inefisiensi dan optimalkan penataan dan pendayagunaan aset.
Termasuk kata Bupati, mempertahankan predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tercatat sudah 6 kali secara berturut-turut diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
“Selanjutnya penataan keuangan secara baik dan benar,” ungkap Ade mengingatkan saat itu.
‘Amanah’ Bupati ini pun menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bogor, Hendi yang menyebut, masukan Bupati kepada Kepala BPKAD merupakan hal yang wajib dipenuhi dalam program kerjanya kedepan.
Karenanya sosok yang dipilih Bupati harusnya benar-benar bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksinya agar proses pembangunan di Bumi Tegar Beriman bisa berjalan dengan baik termasuk menjamin kelancaraan keuangan daerah agar program-program pemerintah daerah yang berkenaan langsung dengan masyarakat bisa terlaksana dengan baik.
“Jangan sampai lalai mengatur dan menjalankan kewajibannya. Seperti yang dikatakan Bupati, penataan keuangan harus efisien, tidak boros, dan memotong anggaran-anggaran program yang outputnya tidak terlalu bermanfaat untuk masyarakat,” kata Hendi kepada Rakyat Bogor, Rabu (23/3/2022).
Tak hanya itu, Hendi pun mengingatkan Kepala BPKAD yang baru untuk bisa menjamin hak-hak aset milik Pemkab Bogor. seperti diketahui, masih ada ribuan bidang aset milik Pemkab Bogor yang hingga saat ini belum terverifikasi dengan baik. “Dan itu belum aset-aset lainnya baik yang bergerak atau tidak. Semua harus diinventarisir dengan baik,” sebutnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dadeng Wahyudi kepada Rakyat Bogor melalui pesan singkatnya mengatakan, penunjukan Bupati Bogor tentunya sudah melalui mekanisme dan pertimbangan yang panjang, karenanya sosok Kepala BPKAD, sebagai leading sektor strategis harus bisa menjalankan amanahnya dengan baik.
“Mutasi sah-sah saja apalagi dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah namun juga perlu dipertimbangkan bahwa mutasi itu harus berdasarkan hasil evaluasi kinerja juga berdasarkan keahlian yang dimilikinya serta tugas yang diembannya,” papar Dadeng.
Hal itu kata Dadeng tak lain agar proses penataan pelayanan dan pembangunan maksimal dan optimal. “Kabupaten Bogor dengan sedemikan luas perlu dikelola oleh orang-orang yang profesional dan mampu bekerjsama serta memiliki tanggungjawab yang tinggi. Selamat kepada para pejabat baru yang dilantik dan menempati tugas baru semoga Kabupaten Bogor lebih profesional dan sejahtera,” tandasnya. (fuz)
-
Kirab Merah Putih 1001 Meter Akan Dihelat Di Kebumen, Catat Tanggalnya
-
Distributor Kopgim Tandatangan SPJB dengan Kios Pupuk Bersubsidi Bogor
-
Pengumuman PSU DPKPP
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
