Gunungputri – Minimnya anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi kantor desa. Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Gunungputri, Udin Saputra, berharap anggaran program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) bisa digunakan untuk membangun dan merehab kantor desa.
“Minimnya anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi kantor desa membuat sejumlah kepala desa di Kabupaten Bogor, khususnya desa di Kecamatan Gunungputri, kesulitan mengubah kantor yang sudah kurang layak karena dimakan usia menjadi nyaman,” ujarnya kepala desa Ciangsana itu kepada wartawan, kemarin di Gunungputri, Kabupaten Bogor.
Dijelaskannya, anggaran yang sudah rutin diterima, misalkan APBDes, Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD), hanya Bagian Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah (BHPRD) bisa untuk membangun, termasuk Bantuan Provinsi. Tapi habis terserap untuk biaya posyandu dan stunting, ada 37 posyandu di Desa Ciangsana.
Ia menambahkan, dari anggaran yang sudah rutin tersebut tidak bisa untuk pembangunan kantor desa karena sisanya hanya sedikit. Sedangkan untuk kantor Desa Ciangsana sendiri dari 1995 sampai sekarang atapnya sudah rapuh.
”Makanya kami para kepala desa yang kantornya sudah mulai dimakan usia, sangat berharap ke depan mungkin di 2023 anggaran Samisade bisa untuk pembangunan kantor desa. Kan kantor desa itu pelayanan publik. Kalau kantor desa saja tidak nyaman, bagaimana maksimal untuk pelayanannya,” harapnya.
Menurut Udin, untuk kantor desa sendiri dibangun per tahun sesuai anggaran. Jadi tidak bisa secara langsung. Untuk sementara pada 2022 nanti akan dibangun dari dana BHPRD sesuai kemampuan saja. Misalnya atapnya terlebih dahulu karena sudah mengkhawatirkan. Di Ciangsana lanjut Udin, dengan jumlah penduduk sangat banyak, jika atap yang sudah rapuh tiba-tiba ambruk dan menjadi viral, bupati juga yang akan menjadi sorotan. Lebih jika ada korban.
”Terkadang itu yang jadi permasalahannya, tidak ada dana desa yang bisa untuk membangun kantor. Dana Desa tidak boleh, hanya infrastruktur. Termasuk Samisade kan hanya infrastruktur, bukan untuk membangun kantor desa,” tandasnya.
Senada, Sekretaris Apdesi Gunungputri Amir Arsyad mengatakan, program Samisade ke depannya diharapkan bukan hanya untuk pengerjaan jalan betonisasi, gorong-gorong, atau turap. Namun, bisa juga untuk membangun kantor desa.
”Sebenarnya bukan tidak ada niatan dari kepala desa untuk membangun. Namun pertama, kaitan hal anggaran. Karena dari dana desa tidak bisa untuk membangun kantor desa. Serta bantuan dari provinsi mustahil karena anggarannya sedikit,” tegasnya.
Amir yang juga kepala desa Bojongnangka itu berharap di 2022 atau 2023 ada kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bogor, bahwa anggaran Samisade juga bisa untuk membangun atau merehab kantor desa.
”Yang terpenting bahwa semua pembangunan betonisasi di desa masing-masing sudah tercapai semua, baru anggarannya untuk membangun kantor desa,” pungkasnya. ahp*
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
