Cibinong, rakyatbogor.net
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor, Arman Jaya, mengaku khawatir dengan kualitas pelayanan pada instansi yang dipimpinnya. Mengingat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menahan sejumlah anggaran kegiatan. Tak tanggung-tanggung, pengurangan anggaran operasional pun mencapai Rp 4 miliar an.
“Hampir semua anggaran dipangkas, dari yang sebelumnya Rp 5,3 miliar sekarang menjadi Rp 1,3 miliar. Kalau Damkar ini kan lebih kepada pelayanan masyarakat, jangan dianggap Damkar itu hanya urusan kebakaran saja, kalau ada pohon tumbang atau ada masyarakat yang butuh pertolongan misalnya, kan Damkar yang bergerak. Nah kalau dana nya dipangkas, mau pakai apa coba,” kata, Jum’at (19/4/2024).
Menurut mantan Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Bogor ini, pencegahan bencana lebih penting sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Antisipasi bahaya kebakaran itu penting,” ujarnya.
Dia menambahkan, minimnya biaya operasional kendaraan seperti untuk bahan bakar dan anggaran pemeliharaan (maintenance) kendaraan atau armada pemadam itulah yang kini menjadi ‘keluhan’ jajaran Damkar. “Kalau begini ya saya pasrah saja, dengan keterbatasan anggaran kami tetap berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gandala Sonjaya menjelaskan, bahwa tidak ada pemotongan atau pengurangan anggaran yang ada hanyalah menahan anggaran dengan memilih anggaran kegiatan prioritas.
“Bukan pengurangan anggaran ya, hanya di hold, atau lebih ke-menunda kegiatan. Jadi yang prioritas akan dilakukan dulu. Evaluasi kinerja dinas yang sifatnya pendukung, ada beberapa kegiatan kesekretariatan yang dilakukan proses ajustmen anggaran. Dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan tetap ada, terutama terkait dengan pelayanan kebakaran,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Sonson ini mengaku, bahwa ajustmen anggaran pada Dinas Damkar mencapai Rp 4 miliar an. Namun demikian, ajustmen anggaran tersebut bukan hanya terjadi di Dinas Damkar saja, melainkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Ajustmen anggaran bukan hanya di Damkar saja kok, hal ini terjadi karena dalam perjalanannya sumber pendanaan dan pembiayaan terjadi dinamika, sehingga kami memilih kegiatan yang di prioritas,” ungkapnya. (jon/adi)