Kemang, HRB
Politisi asal Kabupaten Bogor, Asep Wahyuwijaya mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam hal ini Ridwan Kamil selaku gubernur, yang justru lebih mementingkan membangun alun-alun ketimbang sarana pendidikan, yang sangat dibutuhkan warga di daerah khususnya Kabupaten Bogor. Seperti di Kecamatan Kemang, hingga saat ini warga di kecamatan tersebut sangat menginginkan adanya sekolah menengah atas (SMA) Negeri di wilayah mereka.
Asep Wahyu Wijaya mengatakan, terkait SMA Negeri di wilayah Kecamatan Kemang yang belum terealisasi. Dirinya memang memahaminya dua tahun ke belakang pemerintah tengah berperang dengan pandemi Covid-19. Sehingga anggaran itu memang kondisinya itu minim, dan tersedot untuk urusan covid satu itu, dan yang kedua memang setahu dirinya masih ada 200an lebih kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki SMA Negeri.
“Jadi, memang satu anggaran itu kira-kira membutuhkan kurang lebih dari mulai membeli tanah dan plus bangunan itu sekitar 20 milyar, kalau saya tidak salah mulai dari 15 17 miliar budget anggaran per 1 Sekolah SMA Negeri. Nampaknya kang RK juga lebih sibuk lebih suka membangun alun-alun maka nya kemudian menomor duakan SMA negeri yang sifatnya fundamental ini agak sedikit terabaikan,” kritik Kang AW sapaan akrabnya, Kamis, 31 Agustus 2023
Kang AW menilai, bahwa kondisi keberadaan SMA Negeri di Kabupaten Bogor ini masih minim mengingat jumlah penduduk yang begitu besar. Dan ketika itu menjadi tanggung jawab pemerintah memang tampaknya pemerintah juga kedodoran, baik dari sisi finansialnya maupun paling penting ini.
“Mereka justru bukan mengertinya kesitu. Pada hal-hal yang lain yang sifatnya lebih kebutuhan tersier lah, saya harap kedepan rekan-rekan kan akan berhenti nih mulai bulan september, nanti kan ada PLT baru berubah jadi Gubernur baru ke depan itu lebih fokus orientasi pembangunan pada soal peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tukasnya.
Warga di Kecamatan Kemang masih terus mengharapkan kehadiran Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di wilayah mereka. Pasalnya, sejak tahun 2016 silam baik pemerintah desa (Pemdes) maupun kecamatan setempat juga sudah mengajukan melalui Musrenbang, namun belum juga direalisasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Kepala Desa Kemang, Entang Suana menuturkan, permasalahan setiap tahun jelang penerimaan murid baru selalu dipertanyakan sekolah SMA Negeri. Padahal, di Kecamatan Kemang yang terdiri dari 1 kelurahan dan 8 desa dengan jumlah kelulusan anak SMP sangat banyak. Sedangkan untuk jumlah SMP Negeri ada ditambah dengan swasta.
“Memang sudah sepantasnya SMA Negeri ada di Kecamatan Kemang, dari tahun 2016 kami para kepala desa sudah mengajukan di setiap Musrenbang kecamatan agar adanya sekolah SMA Negeri, karena selalu jadi pertanyaan masyarakat,” jelasnya.
“Harapan kami agar secepatnya ada SMA Negeri di kami,” harap Entang.
Hal tidak jauh berbeda juga diutarakan Iwan Soleh (45) warga Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang. Menurutnya, selama ini warga di kecamatan Kemang untuk menyekolahkan anak-anaknya harus ke kota Bogor, ke Parung dan Rancabungur.
“Kalau saya lihat kemauan masyarakat di wilayah kecamatan Kemang untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMA Negeri sangat kuat. Namun sayang di kecamatan kami Kemang, tidak ada sekolah SMA Negeri,” katanya.
Sedangkan, lanjut Iwan, aturan di Kota Bogor dan kecamatan lain, calon siswa yang menjadi peserta didik baru, berdasarkan zonasi. Ia berharap agar Pemerintah Kabupaten Bogor segera merealisasikan keberadaan SMA Negeri tersebut.
“Sehingga mereka rata rata sekolah ke Kota Bogor, Parung dan Rancabungur, namun terkadang terbentur Zonasi. Kami harap Pak Bupati bisa mendengar curhatan kami ini,” tandasnya. */Axl
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
