Banyak Usulan Warga Dicoret, Aleg PKS: Apa Sih Standar Skala Prioritas Eksekutif?

Cibinong, rakyatbogor.net – Kekecewaan terhadap banyaknya usulan pembangunan langsung dari wilayah yang dicoret Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, kembali bermunculan. Kali ini, datang dari anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni.

Kepada Rakyat Bogor, kolega Teguh Widodo ini mengaku banyak menerima keluhan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan dan hal ini selalu disampaikan dalam pembahasan  langsung dalam rapat-rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

“SKPD dalam hal ini Kadis, Kabid dan jajaran ke bawah mengakui itu prioritas. Tapi sering diujung, kemudian dicoret dengan alasan dana yang terbatas. Inilah yang perlu dievaluasi, skala prioritas eksekutif standarnya bagaimana? Mestinya kan standar utama adalah kebutuhan dan kepentingan rakyat,” tukasnya, Kamis (27/1/2022).

Karena itu, Fathoni mengaku kecewa dengan sikap Pemkab Bogor, jika usulan yang sejatinya menjadi prioritas masyarakat, malah dianggap angin lalu, dengan berbagai alasan. “Intinya, yang dibutuhkan rakyat malah tidak dipenuhi. Tapi, yang belum begitu butuh atau prioritas, malah didorong-dorong,” keluhnya.

Fathoni pun menjabarkan beberapa usulan pembangunan yang dicoret. Di Kecamatan Gunung Putri misalnya. Kata Fathoni ada banyak usulan yang tak diakomodir pemerintah daerah.

“Sama, saya juga sering kecewa dengan skala prioritas, yang dijadikan patokan jajaran eksekutif. Banyak infrastruktur di pelosok daerah yang sudah parah dan membahayakan, tapi tidak segera dibangun,” jelasnya.

Politisi PKS ini mencontohkan kondisi Jalan Cikeas-Bojong Nangka, yang sudah tiga tahun lebih rusak parah, namun tertunda pembangunannya, dengan alasan pandemi. Bersamaan itu, menurutnya srdikit aneh, karena ada proyek mempercantik kota yang nominalnya habiskan ratusan milyar.

“Selain masalah infrastruktur, persoalan lainnya seoerti Huntap bagi pengungsi di Sukajaya dan Cigudeg, sampai sekarang sudah dua tahun lebih, masih belum beres. Sementara huntaranya sangat menyedihkan,” terangnya.

Tak sampai disitu, urusan pencemaran lingkungan dan kerusakan alam juga banyak terjadi. Namun tenaga penyidik lingkungan hidup (PPLH), dibiarkan hanya seorang dari kebutuhan yang seharusnya 15 orang lebih, dan sudah bertahun-tahun dibiarkan. Ditambah banyaknya sekolah negeri, kekurangan kelas dan rusak yang hlseharusnya tahun 2021 sudah beres, namum hingga kini, masih ada ratusan yang belum dijalankan.

“Begitu juga pemberlakuan UHC, yang akan menjamin penduduk Kabupatem Bogor, bisa gratis masuk RS, tapi sampai sekarang belum terwujud. Karena alasan anggaran yang jadi prioritasnya seperti apa?, Itu yangg seharusnya RPJPD dan RPJMD yang merupakan perwujudan visi misi Bupati, menjadi acuan pembangunan. Akan tetapi, banyak yang tidak diikuti,” paparnya.

Sebelumnya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan (Dapil) I, Teguh Widodo juga kecewa dengan kebijakan Pemkab Bogor yang dinilainya terlalu mengejar prestise dibanding kebutuhan masyarakat.

“Banyak usulan kami (dewan-red) yang tidak direalisasikan dengan alasan pengalihan anggaran, tapi tiba-tiba ada proyek mercusuar ‘Cibinong Beatifucation Raya’ senilai Rp324 miliar. Anehnya, soal proyek itu tidak ada sebelumnya. Jadi Pemkab itu jangan hanya kejar pekerjaan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat lah,” kata Teguh, Rabu (26/1/2022).

Seperti diketahui, Pemkab Bogor memang tengah bersolek. Tema ‘Cibinong Beautification Raya’ pun digaungkan. Dana sebesar Rp324 miliar pun digelontorkan untuk membangun pedestrian yang dinulai dari sepanjang jalan Tegar Beriman menuju Stadion Pakansari, Cibinong yang dilanjutkan hingga Jalan Alternatif Sentul hingga berujung pada ikon baru Bumi Tegar Beriman, Tugu Pancakarsa di pintu keluar Tol Sentul, Babakan Madang.

Baca juga:  Pasca Bencana, Pemdes Pasir Madang Pulihkan Lahan dan Ekonomi Masyarakat

Namun belakang, proyek ini dikritik Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto. Politisi Gerindra ini menyebut kinerja Dinas PUPR tidak matang dalam perencanaan dan pelaksanaan. Jadi membuat program Kepala Daerah yang secara konsep baik diterjemahkan tidak baik.
“Lebar (jalur-red) pedestrian maupun Jalan Sentul-Kandang Roda tidak seragam, ada yang besar, ada yang kecil, hingga di titik tertentu bisa membahayakan masyarakat pengguna pedestrian,” kata Rudy Susmanto, belum lama ini.
Rudy mengatakan kualitas pembangunan sangat tidak baik. Rudy juga mengatakan pembangunan trotoar tersebut menyisakan masalah estetika kota dan kenyamanan pengguna jalan. Dia menyatakan seharusnya Dinas PUPR berkoordinasi dengan instansi terkait.

“Kita lihat saja sekarang, di tengah pedestrian ada tiang listrik. Harusnya berkoordinasi sebelumnya dengan pihak PLN, Telkom, hingga Perusahaan Gas Negara (PGN), agar tidak ada tiang listrik, tiang Telkom dan lainnya di tengah jalan maupun pedestrian,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rudy meminta Dinas PUPR harus membuat perencanaan yang lebih matang dalam pembangunan. Jangan hanya membuat Bupati senang tapi menimbulkan masalah akibat pembangunan tersebut.

“Jangan asal-asalan, jangan asal Ibu (Bupati) senang, tapi meninggalkan banyak masalah. Buat perencanaan yang matang dan berkoordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan sarana utilitas publik,” tandasnya.
Tak hanya Rudi, Direktur Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP), Rahmat Syamsul Anwar pun memberikan tanggapannya terkait proyek ini. Menurutnya, secara keseluruhan, pembangunan pedestrian ini sangat bagus karena menambah rapi kawasan yang menjadi etalase Kabupaten Bogor ini.

Namun harus diakui, masih ada beberapa kekurangan terlihat dari pedestrian ini, di beberapa lokasi masih terlihat pedangan berjualan di atas trotoar, trotoar dijadikan parkiran motor, kurangnya penerangan jalan dan trotoar pembatas jalan yang belum ditanami serta tidak tersedianya tempat sampah.

“Saya rasa, jika sarana dan prasarana yang memadai bukan tidak mungkin, Pakansari bisa menjadi obyek wisata lokal yang tentunya akan berimbas multi effect terhadap leading sektor kemasyarakatan di Kabupaten Bogor,” paparnya.

Multi effect yang disebut Rahmat, adalah adanya peningkatan kesejahteraan dengan putaran ekonomi, daya serap tenaga kerja serta pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik di sektor parkir maupun wisata.

“Dengan penataan yang baik, bukan tidak mungkin aspek-aspek ekonomi juga akan tumbuh. Dan itu bisa menjadi solusi yang baik dalam upaya pemulihan ekonomi akibat Covid-19 saat ini, dimana harus diakui, tingkat kemiskinan meningkat seiring dengan banyaknya pengangguran karena diputus kerja oleh perusahaan,” jabarnya.

Lebih lanjut digambarkan Rahmat, dengan tata kota yang baik, bukan tidak mungkin kawasan Pakansari bisa menjadi ‘Malioboro’-nya Kabupaten Bogor. “Terbayangkan bagaimana indahnya Cibinong dengan tata kota yang baik tak semrawut seperti sekarang. Banyak orang datang dengan berjalan kaki, mulai dari Jalan Kolonel Edi Yoso ke Stadion Pakansari dengan fasilitas yang lengkap, bersih dan nyaman,” tandasnya. (Asb/fuz)