Bima Arya : ASN Jangan Persulit Warga

Kota Bogor– Wali Kota Bima Arya mengakui masih banyak oknum aparatur sipil negara  (ASN) Kota Bogor yang tidak ramah dan mempersulit warga dalam memberikan pelayanan.

Pengakuan itu disampaukan Bima Arya saat mengikuti webinar penguatan peran ASN terhadap Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, belum lama ini.

Menurut dia, oknum ASN seperti ini kerap mengutamakan kepentingan pribadi saat memberikan pelayanan. “Kalau mengutamakan kepentingan pribadi, berbisnis atau usaha saja. Sekali lagi kita adalah pelayanan publik, mengabdi, melayani warga, warga negara dijamin haknya,” tegas Bima Arya.

Selain itu, tidak sedikit ASN yang ditegurnya. Menurutnya, Perda Nomor 3 Tahun 2015 yang dibuat dengan anggaran, tenaga, pemikiran ini harus dirasakan warga.

“Saya minta ke teman-teman wilayah, bagian dari tugas kita untuk melakukan sosialisasi Perda itu, warga difasilitasi dalam hal bantuan hukum,” katanya.

Bima Arya melanjutkan, dalam konteks Pandemi COVID-19 ada tantangan yang jauh lebih besar, mulai dari banyaknya warga yang terdampak ekonomi dan banyaknya anak-anak yang menjadi yatim piatu.

Ia pun menitipkan satu hal yang saat ini sedang ramai, yakni masalah mural kritik. Warga yang menulis mural kritik, memprotes, mural tersebut lalu ditutup, dihapus dan dibersihkan.

Baca juga:  Walhi Beri Pesan Khusus, Aktivitas Penambangan di 7 Kecamatan Menimbulkan ‘Kengerian’

“Mengkritik, berekspresi itu bagian dari hak warga negara, kita negara hukum dimana kita bebas bicara. Jadi saya tidak mau ada sikap berlebihan ASN saat warga mengkritik. Jangan pernah alergi terhadap kritik, saya bilang ke warga untuk menyampaikan kritiknya secara terbuka, bisa di koran atau sosmed. Kritiklah yang menyelamatkan kita dan kritik itu sarana untuk muhasabah dan evaluasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta mengatakan, sesuai amanat dari Undang-Undang yang dituangkan dalam Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, Pemkot Bogor hadir untuk menjamin hak konstitusional setiap orang.

“Hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia,” tutur Alma.

Alma menerangkan, sejak Pandemi Covid-19 Maret 2020 sebagian besar warga Kota Bogor turut merasakan dampak ekonomi dan masalah sosial.

“Perlu ruang solusi dalam menyikapi berbagai persoalan tersebut dan berharap semua komponen dapat terlibat untuk saling menguatkan yang dimulai dari ASN peduli masyarakat sekitar,” katanya.(*/dkw)