Camat Mengeluh BOP Kecil, Komisi I DPRD Minta Pemkot Prioritaskan Sapras Kelurahan Tanah Sareal, HRB – PROGRAM pembangunan di Kota Bogor dinilai belum merata hingga ke wilayah pelosok. Bahkan, sampai satu tahun jelang akhir jabatan Wali Kota Bogor, Bima Arya, konsentrasi pembangunan masih di pusat kota. Padahal, sarana dan prasarana di tingkat kelurahan juga haryus mendapat prioritas.
“Camat-camat mengeluhkan bahwa anggaran Sarpras dan BOP sangat kecil. Pembangunan yang harusnya disegerakan, juga tidak dikerjakan. Contohnya pembangunan dan revitalisasi kantor kelurahan, yang sebagian besar dilaporkan sudah mengalami rusak berat,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah kepada wartawan, Rabu, 16 Februari 2023.
Keluhan aparatur wilayah tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I DPRD Kota Bogor dengan camat se-Kota Bogor di Gedung DPRD. Atas informasi ini, Komisi I berjanji akan mendorong pembangunan kantor serta sarana dan prasarana kelurahan menjadi salah satu prioritas pada rencana kerja tahun 2023.
Rapat dihadiri Ketua Komisi I, Heri Cahyono, Wakil Ketua Komisi I, Anna Mariam Fadhilah, Sekretaris Komisi I Fajari Arya Sugiarto beserta anggota Komisi I Ade Azkiah, Endah Purwanti, Siti Maesaroh, Ence Setiawan dan H. Mulyadi.
“Diungkapkan para camat bahwa proyek strategis masih terpusat di sekitaran pusat kota. Hal ini terlihat dengan kondisi di wilayah, dimana pada 2023 ini, pembangunan kantor kelurahan banyak yang belum terealisasi,”ucap Anna.
Untuk itu, Komisi I meminta Pemkot Bogor melalui Sekda Kota Bogor, Syarifah, segera membuat susunan anggaran untuk melaksanakan pembangunan kantor kelurahan di masa APBD Perubahan 2023 mendatang.
Menurut Anna, kantor kelurahan itu menjadi penting karena kantor kelurahan adalah representasi Pemerintah Kota Bogor yang berada di wilayah. Kalau kantor kelurahan tidak bisa digunakan karena rusak, pelayanan masyarakat tidak bisa berjalan sempurna. “Tapi pembangunan yang sifatnya tidak esensial, seperti taman, pedestrian bisa diberikan anggaran,” katanya.
Tak hanya itu, kata dia, perjuangan Komisi I DPRD Kota Bogor untuk meningkatkan anggaran sarpras kelurahan nyatanya belum juga direalisasikan oleh Pemkot Bogor. Anna menyebutkan berdasarkan laporan para camat, anggaran sarpras kelurahan masih berada di angka Rp75 juta.
Anna menceritakan, dalam pembahasan APBD sebelumnya, Pemkot Bogor sudah berjanji menyiapkan anggaran Rp150 juta untuk masing-masing kelurahan. Tetapi, perjuangan dewan menyuarakan aspirasi untuk meningkatkan anggaran kelurahan, ternyata belum direalisasikan.
“Kami sangat sedih. Saya rasa ini tergantung prioritas dan political will dari pemimpin daerah, nah kami sebagai DPRD tentu akan terus menyuarakan kebutuhan warga ini,” jelas Anna.
Selain itu, kata dia, Komisi I DPRD Kota Bogor pun akan memperjuangkan untuk menaikkan anggaran BOP RT, RW dan LPM yang sudah lima tahun tidak mengalami kenaikan.
Berdasarkan hasil rapat ini, nantinya Komisi I DPRD Kota Bogor akan membuat rekomendasi dan menyampaikan ke forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor agar bisa ditindaklanjuti bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (Jack)
Tags: Sapras Kelurahan
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
