Foto : Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.(foto: cky/net) Cibinong, HRB – Bungkamnya hampir seluruh anggota Komisi I kepada media saat ditanya tugasnya sebagai lembaga pengawas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bogor, menuai banyak sorotan. Sikap ‘satu pintu’ dimana yang bisa berbicara kepada publik hanyalah sang Ketua, dinilai sebagai langkah mundur demokrasi.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto pun angkat bicara terkait sikap para anggota Komisi I yang kerap menolak memberikan statmen kepada awak media dengan alasan harus izin terlebih dahulu kepada Ketua Komisi.
“Semua anggota dewan boleh bicara. Nanti saya akan coba komunikasi dengan kawan-kawan di dewan,” tegas politisi Gerindra itu kepada Rakyat Bogor usai menjadi narasumber dalam diskusi publik yang digelar Lembaga Studi Visi Nusantara Maju di Cibinong, Rabu (29/6/2022).
Tak hanya Rudy, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bogor, Dede Chandra pun mengkritik para anggota dewan yang tak berani bersuara lantang menyikapi berbagai permasalahan yang dirasakan langsung warga Bumi Tegar Beriman.
“Anggota dewan saat ini kurang greget. Mereka tidak menunjukan kapasitasnya sebagai wakil rakyat. Karenanya kami, Demokrat akan lebih selektif lagi kedepannya untuk memunculkan sosok-sosok politisi yang bisa memberikan efek yang lebih baik kepada masyarakat. Itu sesuai dengan slogan kami, Demokrat berkoalisi dengan rakyat,” paparnya saat ditemui di kantor DPC Demokrat, Jalan Raya Tegar Beriman, Rabu petang.
Lebih lanjut, Dede pun menegaskan, partai berlambang mercy itu juga akan mengambil sikap tegas terhadap para wakilnya di legislatif saat ini. “Masih ada waktu 394 hari lagi hingga 14 Februari sebelum kami menentukan sikap. Jika ada kader Demokrat di dewan saat ini yang masih tak berani bersuara, kami akan blacklist,” tegasnya.
Sementara itu, mantan anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2004-2009 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lulu Azhari Lucky juga mengaku geram dengan koleganya yang kini duduk di kursi empuk dewan, namun tak bisa menunjukan dirinya sebagai seorang politisi yang bisa tegas mengawasi dan mengawal kebijakan eksekutif.
“Dulu saat kami duduk, dewan merupakan lembaga yang hidup dalam arti kata demokrasi. Tidak seperti sekarang yang seolah-olah hanya seorang pekerja. Masuk pagi, pulang sore. Kerja sesuai dengan porsinya saja. Tidak bisa memainkan peran sebagai seorang politikus,” ungkapnya.
Begitu juga dengan pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi yang ditemui Rakyat Bogor di kantornya, Rabu (29/6/2022). Menurutnya, sikap tak acuh dewan ini merupakan bukti lemahnya sosok-sosok yang kini duduk manis di kursi wakil rakyat tersebut.
“Jadi kalau dilihat, sosok dewan saat ini, mereka bukan politikus. Mereka adalah orang-orang yang instan menjadi politisi sehingga terlalu berhati-hati dan takut bicara,” kritiknya.
Diberitakan sebelumnya, sikap anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor menuai banyak sorotan lantaran sikap ‘tertutup’ mereka terhadap publik. Mirisnya, para anggota dewan yang ‘berkerumun’ di wadah ini justru seperti dikoordinir dan tidak berani memberikan statmen, terutama kepada media terkait permasalahan yang terjadi di ruang lingkup kerjanya.
Buktinya, beberapa kali Rakyat Bogor coba berkomunikasi dengan para politikus di Komisi I, hampir rerata jawaban yang diterima, sama!. “Waduh, kang. Kalau minta statmen terkait komisi I sekarang harus ada izin dulu dari Ketua Komisi. Kesepakatannya begitu,” ujar Beben Suhendar, anggota Komisi I yang coba diminta tanggapan.
Jawaban serupa juga pernah didapat Rakyat Bogor saat coba mengkonfirmasi politisi PAN, Arif Abdi. Melalui sambungan telepon, Arif tidak berani memberikan pernyataan tanpa izin sang Ketua Komisi. “Kang, coba tanya ketua dulu,” singkatnya.
Tak hanya Beben dan Arif. Anggota lainnya, Heri Aristandi. Beberapa kali coba dihubungi baik melalui pesawat selulernya maupun pesan singkat, juga tak bergeming. Tak memberikan jawaban.
Tak hanya komisi I, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor juga tak berani bersikap meski ribuan anak-anak Bumi Tegar Beriman tengah berada diujung tanduk untuk melanjutkan pendidikannya di tingkat atas.
Hal ini dibuktikan dengan tidak ada respon untuk berkomentar adanya dugaan kecurangan dalam PPDB dari para legislator yang nota bene telah dipilih oleh rakyat itu.
Satu per satu anggota Komisi IV yang coba dihubungi baik melalui pesan singkat maupun telepon tak memberikan jawaban. Misalnya saja Ketua Komisi IV Muad Khalim, bahkan anggota dewan yang merupakan mantan aktivis dimana sebelumnya lantang berteriak tentang berbagai hal kelumit masalah masyarakat, Ruhiyat Saujana, ini juga tak bergeming saat coba dikonfirmasi. (fuz)
Tags: demokrat, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto
-
Dua Sungai Meluap Pasca Hujan Deras, 80 Rumah Warga Cijayanti Terendam Banjir
-
Pastikan Arus Balik Lancar, Pemkab Bogor Bersama Polda Jabar Tinjau Langsung Pospam Gadog
-
Berbagi Kebahagian, PPLI Sebar Ribuan Paket Sembako Untuk Warga
-
Berbagi Dengan Anak Yatim, Silaturahmi Sekber Wartawan Bogor Diharapkan Terus Terjalin
