Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Puji Upaya Bima Arya, Polres Bogor Gaspol Tangani Pidana PPDB 2023

Kapolresta BogorKapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso
Kota Bogor, HRB
KEPOLISIAN Resor Bogor Kota mulai menyelidiki dugaan kecurangan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi jenjang SMA Negeri di Kota Bogor. Penanganan kasus PPDB ini setelah polisi menerima sejumlah aduan masyarakat.
Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan, sejauh ini ada enam aduan yang masuk yang sudah ditangani Jajaran Reskrim Polresta Bogor Kota. ““Sudah ada mengadukan (masalah PPDB), kemudian menyampaikan reserse untuk menyelidiki dan mendalami,” ucap dia kepada wartawan, Rabu, 12 Juli 2023.
Adapun terkait hasil penyelidikan dan pendalaman kasus tersebut, lanjut Bismo,  akan disampaikan oleh Reserse. “Yang jelas kalau ada unsur pidana kita dalami. Kalau ada unsur pidana kita gaspol, kita tangani,” ujar Kapolresta Bogor Kota.
Ia menjelazkan, unsur pidana dimaksud antara lain dugaan suap, pungutan liar, pemalsuan, dan lainnya. Apabila nantinya ditemukan unsur-unsur tersebut pihaknya tidak ragu mengusut tuntas kasus tersebut. “Tentunya harus ada alat bukti. Kalau ada unsur (pidana) tentunya kita gas,” tegasnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila mengaku sudah ada enam aduan dari masyarakat terkait proses PPDB.
Terkait laporan tersebut kami dari Polresta sudah melakukan klarifikasi tahap pertama kepada pengadu. Kemudian kita mencocokkan dengan data-data di dinas terkait,” ucap Rizka.
Dalam menindaklanjuti aduan masyarakat itu polisi bekerjasama dengan Inspektorat Kota Bogor untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Termasuk bagaimana proses prosedural penginputan pertanggunjawaban verifikasi.
“Keterangan-keterangan itu masih kita dalami dan perlu kita kroscek. Informasi soal dugaan-dugaan sudah kita dalami,” tutupnya.
Manipulasi data kependudukan marak ditemukan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri di Kota Bogor, Jawa Barat.
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Abetnego Tarigan berujar, mekanisme teknis pelaksanaan PPDB jalur zonasi itu berada di bawah wewenang pemerintah daerah (pemda) melalui dinas pendidikan.
Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), hanya mengatur regulasi utama sebagai landasan pelaksanaan program.
Untuk itu, Abetnego mengatakan, pemda perlu turun ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan PPDB jalur zonasi guna mencegah kecurangan.
“Kami (KSP) turut mendorong pelaksanaan penegakan regulasi eksisting untuk percepatan perbaikan pelaksanaan PPDB melalui jalur zonasi,” kata Abetnego.
Abetnego mengatakan pelaksanaan PPDB berbasis zonasi seharusnya tidak hanya berhenti pada seleksi administrasi berkas, melainkan dibarengi dengan upaya pengecekan lapangan terkait calon peserta didik.
Dia mencontohkan upaya Wali Kota Bogor Bima Arya, yang dia nilai bisa menjadi praktik baik bagi pemda lainnya.
Selain itu, ujarnya, penguatan regulasi di daerah juga perlu dilakukan dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi.
Abetnego menegaskan PPDB melalui jalur zonasi merupakan upaya pemerintah dalam pemerataan kualitas pendidikan untuk memperkecil disparitas pendidikan. (Ozi/Ari)
Baca juga:  Puluhan Warga Ontrog PT. Simone Gunung Putri

Tags: ,