GUNUNG PUTRI, HRB – Desa Gunung Putri – Kecamatan Gunung Putri terpilih menjadi satu dari sekian banyak pendukung gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Penetapannya digelar dalam acara yang dilaksanakan di Desa Gunung Putri sekaligus penerbitan desa digitalisasi.
Acara tersebut dilakukan Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Pemkab Bogor dan perusahaan penyedia jasa digital, Netzme, yang juga ikut mendukung Jabar jadi provinsi digital.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Jeffri D. Putra mengatakan Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan Pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
Kebijakan moneter difokuskan untuk stabilitas (pro-stability), sementara 4 (empat) kebijakan lainnya, yakni makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).
Hingga saat ini, lanjut Jeffri, UMKM atau penjual yang menggunakan QRIS di Jawa Barat ini jumlahnya sekitar 23% di tingkat nasional atau sekitar 4,3 juta merchant, kemudian pengguna QRIS di Jawa Barat sendiri itu sekitar 5,5 juta pengguna atau 26% dari 24,1 juta pengguna nasional.
“Jadi semakin sering QRIS digunakan UMKM atau Merchant ini akan memudahkan perbankan menangkap profil UMKM, sehingga akan menambah credit point untuk mengajukan pembiayaan,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (24/8/2022).
BI bersama Pemerintah Pusat dan Daerah, serta instansi terkait akan terus memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.
Program ini nantinya mencakup fasilitas pengelolaan sampah, fasilitas pendukung ketahanan pangan, layanan payment point online banking, digitalisasi bank sampah, UMKM serta sarana prasarana desa.
Dalam pelaksanaan program ini, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme) yang bergerak di bidang penyedia jasa solusi sistem pembayaran digital dalam implementasi program digitalisasi pada ekosistem desa.
Antara lain digitalisasi 922 UMKM, digitalisasi bank sampah di 23 lingkungan Rukun Warga (RW) Desa Gunungputri, serta sarana dan prasarana desa 1 masjid, 2 yayasan sosial dan 1 sekolah.
CEO Netzme, Vicky G. Saputra mengatakan pihaknya sangat bangga dapat berkolaborasi dan mendukung upaya Bank Indonesia dan Pemkab Bogor dalam program digitalisasi pada ekosistem desa.
“Program Desa Digital QRIS Netzme merupakan salah satu bentuk dukungan untuk program 15 Juta Pengguna Baru QRIS dari Bank Indonesia. Selain itu, melalui program ini Netzme bertujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” katanya.
“Salah satu caranya adalah dengan mengajak para petani, pelaku UMKM, warga hingga perangkat desa & BUMDes yang ada di desa tersebut untuk bertransaksi menggunakan QRIS,” tambah Vicky.
Desa Digital Gunungputri merupakan Desa Digital QRIS Netzme ke-lima. Desa digital QRIS Netzme lainnya adalah Desa Sukaraja (Ciamis), Desa Rambeanak (Magelang), Desa Tawangsari (Boyolali), Desa Jabung (Klaten).
Program unggulan BUMDES Gunungputri adalah Bank Sampah, melalui desa digital ini bank sampah telah terintegrasi ke sistem digital. Iuran yang didapat oleh warga dengan mengumpulkan sampah dibagikan melalui QRIS. Jadi melalui bank sampah ini memanfaatkan sistem QRIS Terminal Netzme (Digitalisasi Bank Sampah).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi XI Primus Yustisio, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Jeffri D. Putra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor Renaldy Yushab Fiansyah, CEO Netzme Vicky G. Saputra. (Asb)
Tags: Gunung Putri
-
Kirab Merah Putih 1001 Meter Akan Dihelat Di Kebumen, Catat Tanggalnya
-
Distributor Kopgim Tandatangan SPJB dengan Kios Pupuk Bersubsidi Bogor
-
Pengumuman PSU DPKPP
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor