Desak Tutup Galian Liar Kabupaten Bogor, LSM Surati KLH

Jonggol – Terkait maraknya penambangan yang diduga liar di wilayah Kabupaten Bogor, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Ketua DPC LSM Penjara Kabupaten Bogor, Agus Rahya menilai jika permasalahan ini tak segera dihentikan, maka akan merusak ekosistem dan merugikan pendapatan negara maupun daerah.

“Kami sudah mengirimkan surat laporan Senin (18/10/2021) kemarin, ke Kementrian Lingkungan Hidup di Jakarta No 05/LSM Penjara/X/2021/DPC Bogor, dengan tembusan kepada Ketua DPR RI, Kapolri dan Gubernur Jawa Barat,” kata Agus Rahya, Selasa (19/10).

Upaya surat pengiriman surat ini, kata Abah Rahya, agar kementerian LH mengetahui adanya dugaan penambangan liar di Wilayah Bogor Timur Kabupaten Bogor dan sekitarnya, khususnya diwilayah Desa Lulut, Desa Nambo, Desa Klapanunggal Kecamatan Kalapanunggal, Desa Sirnagalih, Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol, Desa Cibatutiga Kecamatan Cariu, Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang dan Desa Sukahati Kecamatan Citeureup,” terang Agus.

Pihaknya berharapkan, dengan adanya laporan ini segera ada tindakan tegas dari pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Bogor, untuk segera menutup aktivitas galian ilegal tersebut.

Baca juga:  Pol PP Segel Panorama Regency, Dewan Tepati Janji Periksa Perizinan Perumahan di Situsari

“Tangkap dan penjarakan para pengusaha-pengusaha nakal yang tidak taat aturan yang melanggar hukum,” tegasnya.

Dari penelusuran yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara, aktivitas penambangan liar tersebut sudah lama terjadi bahkan hampir puluhan tahun, Eksploitasi kekayaan alam tanpa izin itu. Hal ini diakuinya, bisa merusak alam serta merugikan warga sekitar hingga menimbulkan kebocoran PAD Provinsi dan juga PAD Daerah serta Negara.

“Penambangan dilakukan seharian, rata-rata Ratusan Dum truk Limstun dan Dum truck tanah keluar masuk lokasi. Dum truk mulai antri sejak pagi hari dan sore tidak berhenti,” bebernya.

Ia juga menyatakan seharusnya pihak Perhutani mengetahui aktivitas terlarang ini dan dapat mengambil tindakan tegas. dengan melaporkan kepihak aparat Penegak Hukum, LSM Penjara meminta aparat penegak hukum dan Dinas terkait untuk segera mengusut secara tuntas permasalahan ini.

“Padahal mereka itu sudah digaji oleh negara dari pajak rakyat, tapi kok diem aja melihat ada pelanggaran,” tutupnya.(F/As)