Gunungputri- Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (dua) Bogor Timur melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak). Sidak ini, merespon keluhan masyarakat Kecamatan Gunung Putri, terkait tidak adanya akses masuk menuju lokasi Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri.
Pantauan di lokasi, hadir Tujuh anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) 2 dari berbagai fraksi, pihak Kecamatan Gunung Putri, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) beserta tokoh masyarakat RT 2 RW 6 Desa Tlajung Udik.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Hanafi, menyikapi rumor diluar bahwa pembangunan PSU, terkendala oleh akses masuk. Hal ini diperjelas saat dikonfirmasi ke salahsatu pelaksana pembangunan GOM di lokasi PSU, dan mengakui terkendala akses.
“Sebelum PSU ini diserahkan kepada pemerintah, seharusnya sudah berikut akses masuk,” kata Hanafi.
Karena untuk membangun, kata Hanafi, tidak mendadak dan ada DED nya. Pihaknya mengaku ada yang disesalkan dalam hal ini, kenapa tidak dipastikan untuk akses jalannya.
“Kalau sudah begini, mau tidak mau anggota dewan dan pemerintahan, harus berjibaku. Jangan sampai pembangunan ini terkendala,” tegasnya.
Hanafi menambahkan, oleh karena itu dia bersama anggota Dewan Dari Dapil Dua lainnya, menelusuri apa yang menjadi polemik di masyarakat. Karena pembangunan tersebut, memakai uang rakyat dan hal ini jangan sampai terhambat.
“Karena, kalaupun hari ini bisa membangun. Ketika sudah selesai pembangunan GOM dan SMPN serta fasilitas lainnya tidak ada akses masuk, ini tetap jadi persoalan,” tegasnya.
Hanafi memerintahkan pihak Desa dan Kecamatan, untuk menginventarisir tanah yang akan dilewati menuju PSU ini.
“Kalau nanti sudah jelas ini milik siapa, mungkin nanti pemerintah mengundang juga pemilik tanah,” tukasnya.(HRB)
-
Subkogartap 0606/Bogor Menyelenggarakan Maulid Nabi 1445 H bersama Mayarakat Katulampa
-
Tinjau Lokasi Kebakaran Pasar Leuwiliang, Bupati Bogor Pastikan Relokasi Dilakukan Secepatnya
-
Kajati Jabar Ingatkan Jajarannya Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024
-
Tiga Kejaksaan Negeri Terbaik dalam Penyerapan Anggaran Terima Penghargaan Kajati Jabar