Cibinong, rakyatbogor.net – Sejumlah kalangan mulai mewanti-wanti akan adanya pihak-pihak tertentu yang hendak menggiring program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) untuk kepentingan khusus, apalagi untuk memobilisasi dukungan politik di Pemilu Legislatif, Pilkada maupun Pilpres 2024.
Program ini diketahui, merupakan salah satu strategi serta upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyiasati minimnya anggaran desa yang selama ini menjadi kendala dalam membangun desa. Namun setelah berjalan pada tahun 2021 dan berlanjut tahun ini, semakin terlihat nuansa politik di dalam pelaksanaannya.
Isu soal politisasi program Samisade ini pun kian santer terdengar belakangan ini. Bahkan, terendus upaya mobilisasi perangkat desa dan massa oleh pihak tertentu terkait kelancaran dan sukses pelaksanaan program dengan target politik di 2024.
Menyikapi kabar tentang politisasi program Samisade itu pun memunculkan suara keprihatinan dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto. Dia memastikan akan mendalami ihwal isu politisasi Samisade itu karena hal tersebut dapat menimbulkan kegaduhan politik di Bumi Tegar Beriman.
Rudy mengaku, secara pribadi dan juga sebagai pimpinan lembaga wakil rakyat, dirinya mendukung penuh program yang digulirkan oleh Bupati Ade Yasin tersebut. Dukungan itu bukan retorika, itu dibuktikan dengan komitmennya dengan menandatangani usulan anggaran Samisade 2021 dan 2022.
“Saya pastikan dukung Samisade, karena program ini saya rasa bagus, sebab tujuannya membangun desa. Dan saya dan pimpinan Dewan teken persetujuan anggaran tanpa syarat apapun, sebab saya percaya komitmen Bupati untuk membangun desa,” kata Rudy saat diminta tanggapannya terkait dugaan politisasi Samisade, kemarin.
Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra ini pun mengaku tak masalah jika program Samisade berdampak positif pada pencitraan Bupati Ade Yasin. Sebab menurutnya, Bupati Ade lah yang berinisiatif menggulirkan program tersebut, sehingga wajar saja jika Ade Yasin mendapat manfaat dari program Samisade.
Akan tetapi, lanjut Rudy, jika ada pihak-pihak tertentu yang hendak memanfaatkan program ini untuk menggiring kepentingan ‘suara’ di Pemilu 2024, dia menegaskan hal itu tidak bisa ditolerir. Dia pun meyakini politisasi Samisade akan mendapatkan reaksi keras dari anggota DPRD lainnya karena Samisade berjalan juga karena adanya dukungan dari parlemen.
“Tidak eloklah menggiring program Samisade untuk interest politik pihak tertentu. Biarkan saja program ini mengalir semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat luas, bukan malah dijadikan alat bargaining politik, apalagi untuk mobilisasi suara pemilih. Ini membelokkan tujuan baik dari program Samisade,” imbuh Rudy.
Sementara itu, aktivis HMI Bogor Askur Al Liwaun, menilai bahwa program Samisade adalah kebijakan politik kepala daerah dalam rangka merealisasikan janji politiknya di masa kampanye. Manfaat politisnya, lanjut Askur, adalah hal yang wajar karena pengguliran program ini ada value politiknya.
“Namun tak dibenarkan jika program ini dimanfaatkan pihak tertentu untuk penggiringan arah politik PIlkada, Pileg dan Pilpres 2024. Sebab program ini uangnya bersumber dari APBD yang dananya datang dari PAD atau pajak masyarakat. Jadi APBD itu idealnya dipakai untuk kepentingan luas, bukan milik kepala daerah,” ujar Askur.
Askur mengaku dirinya juga akan mendalami seputar pelaksanaan Samisade mulai usulan dari desa, ploting dan realisasinya. “Dan selain itu, tentu saja saya dan kawan-kawan aktivis akan memonitor situasi politik terkait program Samisade. Kita inginkan program ini berjalan sesuai dengan jalur tujuannya,” ujarnya.
Sebagai informasi, Program desa membangun bertajuk Samisade sudah berjalan sejak 2021 lalu. Di mana pada tahun lalu, anggarannya senilai Rp372,9 miliar dan dinikmati 414 Desa dengan membangun 673 titik.
Seperti pembangunan jalan 542.273 meter dengan lebar antara 2,5 hingga 3 meter. Membangun 29 jembatan dengan total panjang 425 meter, 71 Tembok Penahan Tanah (TPT) sepanjang 9.099 meter, drainase sepanjang 4.297 meter, irigasi 1.700 meter dan 14 menara telekomunikasi.
Sementara untuk tahun 2022 ini, anggaran Samisade 2022 sebesar Rp 395 miliar akan didistribusikan ke 765 titik pekerjaan di 413 desa se-Kabupaten Bogor. Dengan nilai dana sebesar itu, diharapkan program ini dapat mendorong akselerasi pembangunan Kabupaten Bogor. (Cky)
Tags: ade yasin, Politisasi Samisade
-
Kirab Merah Putih 1001 Meter Akan Dihelat Di Kebumen, Catat Tanggalnya
-
Distributor Kopgim Tandatangan SPJB dengan Kios Pupuk Bersubsidi Bogor
-
Pengumuman PSU DPKPP
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
