Dibalik Hingar Bingar Gemilangan Duit City Beautification Projects, Masih Banyak Orang Miskin di Bumi Tegar Beriman  

Cibinong, rakyatbogor.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah menggelontorkan dana sebesar Rp365 miliar untuk mempercantik dan memperindah Cibinong, sebagai ‘Ibu Kota’ Bumi Tegar Beriman. Namun ironisnya, dibalik hingga bingar itu, angka kemiskinan masih saja tetap tinggi.

Dari data yang diperoleh Rakyat Bogor, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang), Suyanto, pernah membeberkan angka kemiskinan di Kabupaten Bogor yang bertambah seiring dengan wabah pandemic Covid-19.

Menurut data itu, kata Suyanto lagi, angka kemiskinan tersebut anjlok selama pandemi Covid-19, dari 7,69 persen pada tahun 2020 menjadi 7,99 persen pada tahun 2021. “Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS). Kami ingin kemiskinan turun. Tapi karena efek pandemi jadi naik lagi. Tahun 2021 angka kemiskinan 7,99 persen, ada peningkatan,” kata Suryanto di Cibinong, dilansir Akurat.co, belum lama ini.

Dia juga menjelaskan, meningkatnya angka kemiskinan tersebut, salah satunya akibat terjadi lonjakan angka pengangguran di Kabupaten Bogor pada tahun lalu sebanyak 5,23 persen, dari 9,06 persen menjadi 14,29 persen. Hal ini dikuatkan juga dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor pada 2019 lalu.

Dimana angka pengangguran mencapai 254.590 orang yang didominasi oleh lulusan SMA dengan prosentase 53,73 perrsen dari jumlah pengangguran.

Sedangkan, untuk lulusan Diploma (D1,2,3) jumlah pengangguran sebanyak 12.643 orang (4,97 persen) dan Sarjana 13.199 orang (5,18 persen). Angka ini juga naik jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yakni sebesar tahun 2017 dengan 9,55 persen atau 248.368 orang, dan2018 sebanyak 9,75 persen dengan jumlah 254.590 orang.

Masih dari data itu, salah satu penyebab meningkatnya angka pengangguran karena adabeberapa perusahaan tutup dan berpindah ke luar wilayah Kabupaten Bogor sehingga terjadi PHK pada karyawan.

Selain itu, penduduk Kabupaten Bogor yang bekerja di luar semisal Depok, Jakarta, Bekasi, dan wilayah lain yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor, ada yang habis kontrak kerjanya.

Baca juga:  Sindikat Curanmor Dicokok Polsek Citeureup Bogor

Data dan fakta itu juga dikuatkan Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat mengikuti Kegiatan Terintegrasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021, di Ruang Rapat Ciliwung Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Rabu kemarin, dalam rangka Penguatan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021-2023.
Iwan mengatakan, kegiatan evaluasi penanggulangan kemiskinan sangat penting dilakukan untuk mengetahui sebesar apa kegiatan penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan dalam mendukung menurunkan target kemiskinan di Kabupaten Bogor.

Sebab banyak kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terdampak refocusing, dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor. Untuk itu kata Iwan, rapat koordinasi ini menjadi penting, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota perlu bersinergi.

“Agar kita dapat bersama-sama mengevaluasi dan mencari solusi ke depan terkait upaya penanggulangan kemiskinan khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Saya minta kepada seluruh anggota TKPK Kabupaten Bogor, para camat dan semua pemangku kepentingan agar lebih aktif, konsisten dan berkomitmen melaksanakan peran fungsinya dalam penanggulangan kemiskinan, juga mengajak perbankan, perusahaan dan perguruan tinggi dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor,” tuturnya.

Iwan berharap, rakor evaluasi penanggulangan kemiskinan ini dapat merumuskan rencana aksi agar upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor lebih terarah dan tepat sasaran untuk menurunkan angka kemiskinan tahun 2023 menjadi 7,14 %, sesuai target RPJMD Perubahan Kabupaten Bogor tahun 2018-2023.
“Sebab sebagaimana kita rasakan bersama, tahun 2021 masih merupakan tahun yang cukup berat, karena meskipun pandemi Covid-19 telah melandai, namun sampai saat ini belum dapat teratasi dengan tuntas, dan akhir-akhir ini mulai menyebar varian baru Omicron. Untuk itu kita harus rutin melakukan evaluasi minimal tiga bulan sekali, jadi terlihat apa yang sudah dilakukan maupun kendalanya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kegiatan penanggulangan kemiskinan berjalan dengan baik,” tandasnya. (fuz)