ILUSTRASI: Digaji Negara, Penyuluh Pertanian Ciawi Tidak Pernah Kerja.(foto: asz/net) Ciawi, HRB – Kelompok tani (poktan) Desa Jambu Luwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, mengeluhkan kinerja petugas penyuluh pertanian. Sebab, selama ini pegawai di bawah naungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) itu baru kali pertama melakukan penyuluhan di desa tersebut.
Seperti dituturkan Indra, Ketua Kelompok Tani Cukangaleuh, Desa Jambu Luwuk, pasca pergantian penyuluh sebelumnya, para petani tidak lagi mendapatkan penyuluhan dari petugas terkait cara bercocok tanam dan hal lainnya.
“Kurang lebih enam bulan setelah pergantian penyuluh, mereka baru satu kali turun ke kelompok tani,” ungkapnya, Senin (1/8/2022).
Indra pun membandingkan kinerja penyuluh yang baru dengan yang sebelumnya. Kata dia, penyuluh sebelumnya telah banyak memberikan wawasan kepada para petani hingga menyisakan banyak keberhasilan terkait hasil pertanian.
“Tapi sekarang penyuluh nya saja tidak pernah turun, bagaimana hasil pertanian di wilayah kami bisa sukses,” keluhnya.
Terlebih, lanjutnya, program terbaru dari pemerintah pusat agar anggaran bantuan keuangan Dana Desa (DD) sebesar 20 persen yang diterima setiap pemerintahan desa, harus dialokasikan untuk ketahanan pangan dan hewani.
“Program ketahanan pangan dan hewani itu pun sudah ada payung hukumnya, yakni Peraturan Presiden (Perpres) nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun anggaran 2022,” jelas Indra.
Untuk itu, Indra berharap agar Kepala Distanhorbun menegur pegawainya yang bertugas di tiga wilayah yang meliputi Desa Jambu Luwuk, Desa Bojong Murni dan Desa Banjarsari tersebut.
“Kalau kinerja pegawainya seperti ini, bagaimana program ketahanan pangan dan hewani akan sukses dilaksanakan pada kelompok tani. Saya minta kepala dinas menegur pegawainya tersebut,” pintanya.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas (Sekdis) Distanhorbun Kabupaten Bogor, Tatang Mulyadi mengungkapkan, program ketahanan pangan dan hewani yang sekarang ini sudah digulirkan pemerintah pusat dengan mengalokasikan anggaran dari DD, tentunya harus dipersiapkan setiap desa.
“Program pemerintah pusat tersebut merupakan upaya dalam mengurangi kerawanan pangan yang terjadi sekarang ini,” ucapnya usai memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani se Desa Cileungsi, Kamis (28/7/2022) lalu.
Tatang pun menjelaskan, konotasi ketahanan pangan saat ini berbeda dengan dulu. Dimana, ketahanan pangan itu identik dengan program swasembada padi.
“Kalau sekarang para kelompok tani bisa menjalankan program ketahanan pangan dengan menanam apa saja, mulai dari tanaman sayuran, ternak kambing, ternak ikan serta lainnya yang masuk kedalam program ketahanan pangan dan hewani,” jelasnya.
Mantan Kepala Bidang (Kabid) Penyuluhan pada Distanhorbun itu pun menghimbau agar para kelompok tani di Desa Cileungsi tidak diam setelah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sekarang.(asz)
Tags: Penyuluh Pertanian Ciawi
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
