Rapat Jembatan Cikereteg Caringin, HRB
Rapat internal sosialisasi proyek pembangunan jembatan Cikereteg, Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor diwarnai protes yang muncul dari sejumlah warga terdampak proyek. Rapat sosialisasi yang awalanya hanya diperuntukkan untuk internal itu langsung digeruduk warga terdampak. Mereka ingin menyampaikan keluhan mereka secara langsung.
Di awal rapat sosialisasi tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBPJN Wilayah DKI Jakarta-Jawa Barat Rendra Yudi mengatakan tidak ada kompensasi bagi warga terdampak.”Saya akan sampaikan ke pimpinan. Masalah kompensasi, tidak ada penganggaran, sifatnya adalah teknis lapangan saja,” kata Rendra Yudi di awal rapat.
Tidak lama, tensi rapat pun mulai meninggi. Sejumlah warga terdampak mulai menyampaikan keluh kesahnya. Satu persatu menyampaikan keluhan bangunan yang terdampak dan kehilangan penghasilan.
Suasana pun semakin memanas, memaksa rapat tersebut selesai. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBPJN Wilayah DKI Jakarta-Jawa Barat Rendra mengaku menampung semua semua keluhan yang disampaikan masyarakat.
Sementara itu perwakilan masyarakat terdampak Proyek pembangunan jembatan Cikereteg Jefri mengatakan, dari hasil rapat sosialisasi, pihak BBPJN Wilayah DKI Jakarta-Jawa Barat meminta waktu selama dua pekan untuk menyampaikan aspirasinya tersebut.
“Kami sudah sampaikan. Mereka menjanjikan dalam waktu dua Minggu,” katanya usai rapat sosialisasi proyek pembangunan jembatan Cikereteg, Kamis (25/5/2023).
Masyarakat pun meminta agar ada kompensasi atas kerugian yang mereka alami, jangan hanya menganggap hal itu sebagai musibah belaka. Pihak PUPR pun menjanjikan paling lama 2 minggu akan ada sosialisasi ulang dengan warga langsung, termasuk membahas kompensasi.(asz)
Tags: Jembatan Cikereteg
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
