Babakan Madang – Agenda reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Komisi IV Daerah Pilihan (Dapil) VI Kabupaten Bogor, H Supono ke Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor diwarnai dengan keluhan sejumlah warga.
Para warga meminta agar wakil rakyat itu bisa merealisasikan sejumlah usulan, khususnya terkait rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Menyikapi hal itu, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut aspirasi masyarakat tersebut akan masuk dalam pembahasan. Adapun realisasinya, ia menuturkan masih bergantung pada ketersedian anggaran, menyangkut kewenangan dan kelengkapan adminstrasi secara teknis di eksekutif.
“Karena itu sebuah aspirasi, dipastikan akan menjadi program yang akan kami prioritaskan di fraksi kami,” ujarnya usai menghadiri Reses di Desa Karang Tengah, akhir pekan lalu.
Menurutnya, program RTLH dan PJU yang diminta warga Karang Tengah tersebut bakal dimasukkan dalam APBD Provinsi Jawa Barat, sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan di tingkat fraksinya. Karena, untuk Tahun Anggaran (TA) 2022 sudah diketok palu pada 29 November 2021, kemarin.
“Aspirasi warga Desa Karang tengah tadi, kami masukkan dalam pokok-pokok pemikiran. Dan itu akan dikoordinasikan nantinya dengan intansi terkait,” katanya lagi.
Ditanya soal menurunnya angka realisasi dalam program aspirasi dewan, Supono menyebut hal itu dikarenakan APBD Provinsi menurun dari Rp41 Triliyun menjadi Rp31 Triliyun. Hal ini pula, kilahnya yang menjadi alasan tidak diturunkannya anggaran di beberapa desa yang ada di tiap kabupaten maupun kota.
“Jadi disini ada Dua jalur dari untuk apirasi masyarakat, yakni dengan jalur anggota DPRD melalui reses maupun jalur pemerintah melalui Musrenbang,” kata Supono beralasan.
Sementara itu, Kades Karang Tengah, H.Suhandi berharap aspirasi masyarakat di wilayah desanya bisa direalisasikan dan diperjuangkan oleh sang wakil rakyat karena, sejauh ini warga di desanya belum pernah mendapat program bantuan dari provinsi.
“Pihak desa sering mengajukan, tapi belum pernah terealisasi. Dan kami memohon ada program penerangan jalan maupun RTLH oleh provinsi agar bisa terealisasi,” ujar Suhandi.
Menurut Suhandi, adapun program yang di berasal dari Pemda Kabupaten Bogor, masih belum maksimal, dikarenakan banyaknya kebutuhan yang ada di wilayah desanya. “Masih minus, seperti program RTLH saja tidak terkaper keseluruhan,” tandasnya. (Asb)
-
Pengumuman PSU DPKPP
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
