Audiensi : Aktivis Sosial dan Kemasyarakatan Bogor Timur kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, pekan lalu. (Asep Bucek | Rakyat Bogor)
Cileungsi, HRB – Bisnis prostitusi tumbuh subur di sejumlah wilayah di Bogor Timur. Ironisnya, geliat ini tak lepas dari minimnya tindakan yang seharusnya dilakukan instansi terkait untuk meminimalisir penyebaran.
Kondisi soal ini pun dikeluhkan aktivis Sosial dan Kemasyarakatan Bogor Timur kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, pekan lalu. Dalam audiensinya, salah satu aktivis yang hadir, Romi menilai, tidak adanya panti rehabilitasi yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Bogor menjadi alasan kuat, bisnis ini tumbuh subur di Bumi Tegar Beriman.
“Di Kabupaten Bogor, ini sangat subur untuk prostitusinya. Khsusunya di wilayah Bogor Timur. Dan ini tentunya akan menjadi momok penyakit HIV AIDS yang tentunya akan berdampak pada generasi muda selanjutnya,” ucap Romi dalam audensi tersebut.
Lebih lanjut, Romi juga menjelaskan, bahwa seharusnya di Kabupaten Bogor itu sudah ada panti rehab mandiri tanpa menumpang di wilayah lain. “Tentunya para Dewan dan Dinas terkait di Kabupaten Bogor, harus bisa menangani hal tersebut. Tetapi semua itu gak akan bisa, jika hanya mengandalkan panti rehabilitasi di Sukabumi dan Cirebon saja, oleh karena itu saya pertanyakan Pemkab yang tidak ada program untuk mendirikan panti rehabilitasi sendiri di Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Untuk Dinas Sosial sendiri, lanjutnya, harus mencari solusi untuk mencakup dan menampung para pekerja seks komersial (PSK) yang terjaring razia oleh Satpol-PP. Jika hanya mengandalkan wilayah Sukabumi dan Cirebon saja, akan percuma untuk ditindak oleh Satpol-PP yang akhirnya dilepaskan lagi akibat daya tampung yang sidah tidak memadai.
Romi menjabarkan, jika Pemerintah Kabupaten Bogor tidak dapat mencari solusi dan penanganan terhadap para pekerja seks komersial (PSK), maka persoalan suburnya prostitusi akan terus merajalela dan akan berdampak terhadap generasi berikutnya.
“Mari kita semua bersama-sama menanggulangi penyakit masyarakat ini. Karena percuma saja jika di razia lalu dilepaskan lagi, disebabkan panti rehabilitasi di Sukabumi dan Cirebon sudah tidak dapat menampung lagi,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad menyampaikan terkait hasil dari audiensi tersebut yang mana Pemerintah Kabupaten Bogor didesak untuk bisa menanggulangi persialan Prostitusi.
Pihaknya mengatakan bahwa Dinas Sosial tidak pernah mengajukan terkait penanganan penanggulangan prostitusi tersebut, untuk panti rehabilitasi. “Sampai hari ini, Dinas terkait tidak pernah mengajukan. Kan tadi saya tanyakan, Dinas Sosial tidak pernah mengajukan untuk pengadaan panti rehabilitasi,” paparnya.
Muad menjabarkan, bahwa ia mempunyai banyak relawan-relawannya sendiri yang selalu berkoordinasi dengan beberapa relawan lainnya. “Itu yang setiap hari mengeluhkan untuk PSK dan ODGJ, bagaimana jika sudah sembuh kemudian dibawa pulang lagi dan ada juga yang gak ada kaki palsu tapi ada yang mau niat ngebantu tetapi gak ada tempatnya untuk ngebuat, sangat banyak permasalahan di Kabupaten Bogor ini,” katanya.
Pihaknya berharap,dorongan dari kalangan aktivis ini bisa didengan Pemerintah Kabupaten Bogor, tentang pengadaan panti rehabilitasi kusus di wilayah Kabupaten Bogor, tanpa menumpang di wilayah lain.
“Harapan kami, Dinsos bisa berfikir atas kritikan dari para aktivis sosial tersebit. smsebagai wakil rakyat, kami tentunya bisa menganggarkan. Karena, fungsi kami untuk pengawasan dan penganggaran. Jadi mereka minta untuk anggaran, kami akan perjuangkan untuk anggarannya,” tukasnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Dinkes Kabupaten Bogor, Agus Fauzi tak menampik jika Kabupaten Bogor berada di peringkat ke 5 tingkat Provinsi Jawa Barat, terkait persoalan terjangkitnya penyakit HIV Adis.
Agus juga tak memungkiri jika data yang ada saat ini kemungkinan dapat bertambah. “Kita sampai kedaleman menemukan kasus lebih banyak. Jadi dari sisi jumlahnya meningkat, tetapi sisi kinerja program juga bagus, karena menemukan kasus lebih banyak. Namun yang pasti, kami tetap berkomitmen menanganinya jika memang positif HIV hal pertama adalah pengobatan,” jelasnya.
Karena itu, ia berharap penyelesaian kasus Penyakit HIV ini harus dilakukan secara multi sektor. “Jadi tidak bisa bicara ini kinerja Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas-dinas lainnya. Pada intinya harus melibatkan dari jajaran pemerintah daerah, pemerintah kecamatan serta pemerintah desa,” tukasnya. (Asb)
Tags: HIV AIDS
-
Kirab Merah Putih 1001 Meter Akan Dihelat Di Kebumen, Catat Tanggalnya
-
Distributor Kopgim Tandatangan SPJB dengan Kios Pupuk Bersubsidi Bogor
-
Pengumuman PSU DPKPP
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
