Dipertanyakan, Kadis Pangan Rangkap Jabatan Plt Kepala DPMPTSP

Kepala DPMPTSPIST: Dipertanyakan, Kadis Pangan Rangkap Jabatan Plt Kepala DPMPTSP

Cibinong. HRB

Penunjukan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sigit Wibowo menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sigit Wibowo mendapat sorotan dan menuai kritik dari kalangan aktivis, lantaran latarbelakangnya tidak relevan atau tidak berbanding lurus.

Selain latarbelakangnya yang tidak nyambung, Sigit juga diketahui menjabat Plt Asisten Administrasi Setdakab Bogor. Dengan demikian, saat ini Sigit merangkap tiga jabatan sekaligus. Tak heran, muncul kekhawatiran sejumlah pihak kalau Sigit merangkap tiga jabatan sekaligus tidak akan fokus bekerja.

Menurut Ketua DPD Pemuda Nasionalis (Penas) Kabupaten Bogor, Fawatulloh Fawait, idealnya untuk menjalankan tugas pemimpin DPMPTSP yang membidangi urusan layanan publik adalah seorang pejabat yang memiliki latarbelakang ilmu dan pengalaman jabatan di bidang perizinan atau pelayanan publik.

“Minimal, pimpinan DPMPTSP pernah bekerja di bidang yang sama, yaitu pelayanan publik atau bidang perizinan. Bukan bidang ketahanan pangan, apalagi info yang saya dapat Pak Sigit itu latarbelakangnya lama di bidang kepegawaian, dia di sana berprestasi, bukan di bidang pelayanan publik,” kata Fawatulloh saat dihubungi Rakyat Bogor, baru-baru ini.

Karenanya, Sihol (sapaan akrab Fawatulloh, Red), mendesak kepada Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan agar mengevaluasi kembali penunjukan Sigit sebagai Plt Kepala DPMPTSP, dan memberikan posisi tersebut kepada pejabat atau staf utama di Pemkab Bogor yang lebih pas bidang ilmu dan pengalaman kerjanya.

Baca juga:  Tim Hunter Jaring Warga Cileungsi Yang Belum Vaksin

“Selain evaluasi dan penarikan posisi, Pak Iwan Setiawan juga harus segera memproses pengangkatan pejabat definitif di belasan SKPD. Jangan sampai berbulan-bulan posisi Kepala SKPD dijabat Plt, sebab hal itu sangat berpengaruh pada kinerja SKPD secara keseluruhan,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Forecast Bogor Raya Lulu Azhari Luky menilai kinerja dinas dan badan di lingkungan Pemkab Bogor kurang optimal oleh karena ketiadaan Kadis yang definitif dan penunjukan para Plt Kadis yang dinilai tidak punya pengalaman menangani bidang kerja di dinas yang dipimpinnya.

Ia pun berpandangan bahwa kekosongan jabatan di sejumlah dinas dan ditambah keterbatasan wewenang Pelaksana Tugas Bupati Bogor berdampak serius pada kinerja Pemkab Bogor secara keseluruhan. 

“Roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan optimal, juga kepemimpinan di pucuk pemerintahan daerah tidak efektif lantaran sudah lebih dari satu tahun berstatus Plt. Jadi situasi dan kondisi di Kabupaten Bogor saat ini bisa dikatakan tidak normal,” ungkap pemerhati yang akrab disapa Ki Jalu tersebut. (Cky)

Tags: