Disdik Jabar Bakal Tindaklanjuti Dugaan Otak-Atik Raport Dalam PPDB SMA, Rakyat Bingung, Dewan Kok ‘Membisu’

Cibinong, HRB – Dugaan kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Cibinong Kabupaten Bogor terus menuai banyak sorotan.

Ironisnya, meski menjadi buah bibir dibanyak kalangan, Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor justru terkesan ‘membisu’.

Padahal, secara tugas kewenangannya, pengawasan dalam hal pendidikan menjadi ranah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Komisi IV di DPRD setempat.

Hal ini dibuktikan dengan tidak ada respon untuk berkomentar adanya dugaan kecurangan dalam PPDB dari para legislator yang nota bene telah dipilih oleh rakyat itu.

Satu per satu anggota Komisi IV yang coba dihubungi baik melalui pesan singkat maupun telepon tak memberikan jawaban.

Misalnya saja Ketua Komisi IV Muad Khalim, bahkan anggota dewan yang merupakan mantan aktivis dimana sebelumnya lantang berteriak tentang berbagai hal kelumit masalah masyarakat, Ruhiyat Sujana, ini juga tak bergeming saat coba dikonfirmasi.

Dari sejumlah nama ‘beken’ yang bertengger di Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor itu, hanya politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Teguh Widodo dan Ridwan Muhibi dari Partai Golkar yang memberikan jawaban.

Tak acuhnya sikap sosok yang dipilih oleh wakil rakyat ini kontan menuai reaksi dari pengamat pemerintahan, Yusfitriadi. Ia menilai, tak responnya para anggota DPRD ini merupakan bukti lemahnya sosok-sosok yang kini duduk manis di kursi wakil rakyat tersebut.

“Dari awal saya selalu mempertanyakan, kemana para dewan di Kabupaten Bogor? Apa saja yang sudah dilakukan?. Saya tidak melihat ada greget dari dewan periode ini. Semua terlihat seperti pegawai yang masuk pagi pulang sore, jika pun ada kegiatan, tak jauh dari konsituennya atau kepentingan partainya,” ujar pria yang juga kerap disapa Yus ini kepada Rakyat Bogor, Rabu (22/6/2022).

Baca juga:  HIPMI Kota Bogor Godok 1.000 Perusahaan Rintisan

Padahal menurut Yus, seharusnya para dewan ini bisa bersikap lebih pro-aktif untuk mengomentari terhadap terjadinya proses  PPDB SMA yang saat ini masih menjadi polemik di lingkungan masyarakat. Terlebih saat ini adalah tahun politik, artinya menurut Yus, para dewan  seharusnya bisa memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan popularitas, baik pribadi maupun partainya kepada masyarakat.

“Jadi kalau dilihat, sosok dewan saat ini merupakan sosok yang fatsun. Mereka bukan politikus yang bisa memanfaatkan momen meraih simpati masyarakat. Lebih jauh lagi, saya lihat para dewan ini terkesan instan menjadi politisi sehingga terlalu berhati-hati dan takut bicara. Artinya apa? Artinya demokrasi tak berjalan dengan baik. Sebuah demokrasi berjalan jika ada koalisi dan oposisi. Tidak semua satu suara seperti saat ini,” kritiknya.

Karena itu, Yus menilai segala tindak permasalahan yang terjadi, khususnya di dunia pendidikan saat ini wajar karena memang lemahnya pengawasan. “Kalau pun ditemukan masalah, hanya disarankan atau rekomendas saja sifatnya. Tidak ada ketegasan, jadi wajar kalau banyak masalah,” sungut Yus lagi.

Sementara itu, dugaan adanya kecurangan dalam PPDB di Kabupaten Bogor langsung disikapi Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat. Hal ini diakui Tatat, staf bagian pengaduan PPDB Disdik Jawa Barat kepada Rakyat Bogor, Rabu (23/6/2022).

“Kejanggalan dan permasalah PPDB, kami bidang pengaduan sudah banyak menerima laporan. Permasalahan ini akan kita tindak lajuti. Hasilnya bagaimana itu nanti pejabat yang berkompetenlah yang memutuskannya. Termasuk yang masalah di Cibinong Kabupaten Bogor laporannya sudah masuk kepengaduan,” katanya.

Sayang, saat Rakyat Bogor coba mengkonfirmasi secara detail ragam laporan masalah pengaduan PPDB, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi yang coba ditemui di Kantornya Jalan Rajiman N0. 6 Bandung tidak berada ditempat. (cak/fuz)

 

Tags: , , ,