ILUSTRASI: Mutasi Pejabat Pemkab Bogor Cibinong, HRB
Sejumlah pejabat senior di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum lama ini dikabarkan telah menjalankan assessment atau penilaian khusus untuk menduduki atau berpindah posisi pejabat eselon II atau setara kepala dinas dan badan serta asisten Sekretariat Daerah.
Hasil assessment pejabat tersebut kabarnya sudah keluar, tapi ternyata pihak BKPSDM Jawa Barat dan BKN pusat menemukan data adanya seorang pejabat yang belum memenuhi syarat mengikuti assessment tapi nekat ikut penilaian tersebut untuk bisa menduduki jabatan tinggi, yakni Inspektorat Daerah.
Menurut informasi yang beredar di kalangan ASN Pemkab Bogor, rencana pelaksanaan rotasi dan mutasi pejabat Pemkab itu jadi tertunda kembali akibat ulah pejabat yang belum memenuhi syarat untuk ikut assessment tersebut. Padahal sebelumnya sudah beredar informasi bahwa Plt Bupati Bogor akhir Juli 2023 kemarin dijadwalkan memimpin pelantikan pejabat.
“Infonya sih begitu, rotasi dan mutasi pejabat Pemkab Bogor itu jadi terhambat atau tertunda lagi lantaran ada oknum pejabat yang ketahuan ikut assessment meskipun belum memenuhi syarat teknis. Kabarnya pejabat itu lolos assessment, tapi ketahuan BKPSDM dan BKN pusat,” ujar seorang ASN di lingkup Pemkab Bogor, Kamis (3/8/2023).
Dilaporkan, bahwa oknum pejabat yang disebut nekat mencoba ikut assessment meski tak memenuhi syarat formal itu menjabat posisi Kepala Dinas sejak akhir tahun 2022 lalu. Jadi belum mencapai dua tahun, si pejabat kepala dinas itu mencoba ikut penilaian untuk posisi Inspektur Pengawasan yang eseloneringnya sama dengan Sekretaris Daerah.
Sayangnya, terkait hal ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan, tak berhasil diminta tanggapannya. Pesan whatsapp yang dikirim kepadanya pada Kamis sore, tidak direspon olehnya walau muncul simbol pesan itu masuk dan dibaca.
Tapi beberapa waktu lalu, Irwan Purnawan mengatakan, saat ini Pemkab Bogor tengah menunggu melantik para pejabat hasil assessment dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Assessmentnya sudah selesai, kita tinggal menunggu izin pelantikannya saja,” kata Irwan kepada wartawan, Senin 10 Juli 2023.
Namun begitu, Irwan belum menyebutkan secara gamblang siapa saja yang akan dilantik tersebut. “Nanti saja, tunggu saja. Tunggu waktunya,” tutur mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi tersebut.
Sementara dari informasi yang diperoleh, ada sekitar tujuh jabatan eselon II yang kosong. Yakni jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Asisten Administrasi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BPBD, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Peternakan.
Jumlah tersebut dipastikan akan bertambah mengingat ada beberapa pejabat serupa yang pensiun di tahun ini. Seperti Ade Yana Mulyana – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan TB Luthfi Syam – Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan.
“Kita lakukan assesment lebih dulu untuk rotasi atau pindah posisi atau jabatan eselon II. Jadi untuk posisi yang saat ini kosong, belum tentu langsung dilelang jabatan, ada assesment dulu. Setelah itu baru lelang jabatan atau open bidding,” pungkas Irwan. (Cky)
Tags: Mutasi Pejabat
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
