ILUSTRASI: Sungai Cikeas. (foto: cky/net) GUNUNG PUTRI, HRB – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal daerah pemilihan Kabupaten Bogor, Mulyadi, menegaskan bahwa dia bersama rekan-rekannya di Komisi V DPR RI dalam waktu dekat bakal melakukan peninjauan ke Sungai Cileungsi dan Cikeas untuk melihat langsung kondisi lapangan terkait dengan aduan serta keluhan masyarakat setempat.
Wakil rakyat dari Fraksi Gerindra ini juga menyebut kunjungan kerja tersebut sebagai wujud komitmen mendukung penuh akan normalisasi sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cileungsi dan sub DAS Cikeas guna mengantisipasi ancaman banjir di sejumlah perumahan yang ada di bantaran Sungai Cileungsi daan Cikeas.
Selain itu, Mulyadi juga berjanji akan membawa keluhan dan usulan warga Desa Bojongkulur-Kecamatan Gunung Putri yang berlokasi di sekitar Sungai Cileungsi dan Cikeas kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Akan kami bahas khusus dalam rapat kerja dengan Kementerian PUPR nanti,” ungkap Mulyadi kepada wartawan, baru-baru ini.
Bahkan tak hanya meneruskan aspirasi masyarakat itu kepada Menteri PUPR, politisi asal Kecamatan Jonggol-Kabupaten Bogor itu juga menegaskan bakal mempermudah sekaligus mendorong rencana normalisasi DAS Cileungsi dan sub DAS Cikeas dalam hal penganggarannya.
Sebelumnya diketahui, perangkat Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, beserta sejumlah perwakilan warga, pada Kamis (19/5/2022) lalu, telah menyampaikan aspirasi warga yang mengeluhkan tingginya ancaman banjir sejumlah perumahan yang berada di bantaran Sungai Cileungsi dan Cikeas.
Kepala Desa Bojongkulur, Firman Riansyah, bahkan ikut menyampaikan aspirasi warga bersama dengan para perangkat penanggulangan kebencanaan Desa Bojongkulur.
“Kami hadir di sini membawa aspirasi warga masyarakat. Serta mencari solusi pencegahan banjir di Bojongkulur,” kata Firman di gedung parlemen, Senayan.
Secara terpisah, Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C), Puarman, mengemukakan jika warga Bojongkulur dan sekitarnya menuntut agar pemerintah melakukan percepatan normalisasi Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas.
“Tuntutan itu berupa studi Land Acquisition Resettlement Action Plan (LARAP) agar dikerjakan tahun ini juga. Sementara pekerjaan konstruksi normalisasi bisa dimulai tahun 2023,” kata dia seraya menjabarkan sejarah berdirinya KP2C dan kiprahnya dalam mitigasi bencana. Juga dipaparkan penyebab banjir, derita banjir dan solusi pencegahannya.
Mulyadi yang menemui rombongan warga pun mengapresiasi kiprah KP2C yang dalam operasionalnya tidak menggunakan dana negara. Namun tetap konsisten melayani 32 ribu anggotanya yang merupakan warga korban banjir. (Cky/**)
Editor: Muzakkir
Tags: Cikeas, cileungsi, DPR, Komisi V DPR RI, Mulyadi
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
