DPRD Kota Bogor Belum Juga Sahkan Status Perubahan PDJT

Jenal Mutaqin, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor

Kota Bogor – Perubahan status Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Transpakuan masih belum dilakukan DPRD Kota Bogor. Padahal telah tertuang dalam Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

“Belum disahkannya Rancangan Peraturan Daerah terkait Perubahan status Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Transpakuan karena masih menunggu pandangan hukum, Legal Opinion (LO) ke Kejaksaan Negeri,’ ujar Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin.

Jenal yang akrab disapa JM mengatakan bahwa permintaan LO kepada Korp Adhyaksa lantaran Ketua Pansus perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) meminta pendapat hukum tentang pengesahan raperda tersebut. Tapi belum juga ada kabar, sebab DPRD kembali melayangkan surat permintaan Legal Opinion (LO) ke Kejaksaan Negeri kemarin.

Politisi Gerindra itu berharap, sebelum 9 November 2021 Kejari Kota Bogor sudah mengeluarkan LO mengenai raperda itu. Lantaran, apabila melewati 9 November pansus PDJT akan kadarluarsa.

“Kalau sampai 9 November LO belum keluar, otomatis nanti akan dihandel oleh Badan Pembuat Perda (Bapemperda) untuk dimasukan ke Badan Musyawarah (Bamus) agar dijadwalkan paripurna. Tapi mudah-mudahan LO tuntas sebelum pansus selesai,” jelasnya.

“Jadi kami tidak berbicara mengenai kasus yang sedang berjalan di kejari. Jadi normatif saja, kami minta Lebih lanjut, kata dia, kendati nantinya LO dikeluarkan setelah pansus kadarluarsa, hal itu takkan berpengaruh terhadap raperda tersebut. “Yang kadarluarsa pansusnya, raperda tidak. Jenal menjelaskan, permintaan LO dilakukan lantaran ada kekhawatiran DPRD terhadap adanya kasus yang saat ini sedang digarap kejaksaan.

Baca juga:  Panti Rehabilitasi Fan Campus Bogor Limpahkan Berkas Kasus Narkoba Nia Ramadhani

Sebelumnya Ketua Pansus PDJT, Shendy Pratama mengatakan bahwa sejauh ini pansus yang dipimpinnya sudah menunaikan kewajibannya untuk menyampaikan raperda tersebut kepada Banmus.

“Kaitan produk hukum daerah (perda PDJT) sudah kami minta diparipurnakan. Namun dinamika yang terjadi di Banmus, ada keinginan untuk adanya LO kembali dari kejaksaan. Alasannya untuk mengutamakan prinsip kehati-hatian,” ujar Shendy, Kamis (14/10/21).

Shendy juga mengakui bahwa pihaknya sudah mengantungi LO Kejati Jabar. Namun, saat disinggung mengapa Banmus kembali meminta LO dari Kejari Kota Bogor. Ia menyebut bahwa hal itu lantaran adanya permintaan dari koordinator pansus. Namun kata dia, pihaknya menyakini bahwa untuk memparipurnakan sesuatu peraturan daerah, bukan berarti adanya persetujuan.

“Pendapat dari kejati itu sudah disampaikan dan telah ditindaklanjuti dengan menghadirkan tenaga ahli yang kompeten agar regulasi tidak bertentangan. Jadi sebetulnya sudah selesai,” ungkapnya.ahp*

Tags: , , ,