ILUSTRASI: Bupati Bogor, Iwan Setiawan Cibinong, HRB
Menyusul terjadinya gagal panen padi di wilayah Bumi Tegar Beriman akibat kemarau panjang tahun 2023, Bupati Bogor Iwan Setiawan malah menyarankan kepada warganya untuk mengkonsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) seperti umbi-umbian, kacang atau singkong.
Iwan Setiawan yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor ini meminta masyarakat untuk tetap memenuhi kebutuhan pangan mereka di tengah ancaman kenaikan harga beras namun tetap menyehatkan dan mengenyangkan untuk di konsumsi.
“Dan untuk mengantisipasi kepanikan masyarakat karena harga beras mahal, saya menghimbau agar masyarakat mulai mengganti konsumsi beras dengan komoditi pangan B2SA,” kata Bupati Iwan kepada wartawan, Selasa (10/10/2023).
Menurut dia, upaya mengganti beras dengan bahan pokok lain ini sejalan dengan perintah dari pemerintah pusat yang juga menganjurkan hal serupa. Disamping itu, Iwan mengatakan bahwa, Pemkab Bogor juga telah mencari alternatif lainnya untuk memenuhi sandang dan pangan masyarakat.
Salah satunya, kata dia, beberapa wilayah pertanian yang terdampak kekeringan telah didistribusikan air untuk memaksimalkan pasokan pangan lokal. “Kami sudah menaikkan kapasitas produksi air, lalu membagikan kepada masyarakat untuk keperluan rumah tangga maupun keperluan bidang pertanian. Langkah ini masif, tetapi baru bisa maksimal untuk kebutuhan rumah tangga,” paparnya.
Dalam situasi ini, ia berharap agar wacana soal impor beras dari negeri tirai bambu China dapat segera dilakukan untuk menghadapi krisis pangan beras akibat kekeringan. “Semoga rencana import beras dari negara sahabat bisa terwujud, hingga kebutuhan akan beras bisa terpenuhi, minimal hingga akhir Tahun 2023” imbuhnya.
Kabid Perlindungan dan Pelayanan Usaha Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor, Judi Rahmat, menyatakan bahwa Pemkab Bogor yakin tetap dapat memenuhi kebutuhan beras untuk masyarakatnya meskipun terjadi gagal panen di atas lahan seluas 221 hektar.
Keyakinan itu mencuat lantaran sawah yang mengalami gagal panen tersebut luasnya kurang dari 1 persen jika dibandingkan dengan luas sawah secara keseluruhan di Kabupaten Bogor yang mencapai 38 ribu Ha. Namun diketahui, area persawahan seluas 38 ribu hektare yang ada itu, baru mampu memenuhi sekitar 40 persen kebutuhan beras di daerahnya.
Meski begitu, Judi memastikan gagal panen tersebut tidak mengganggu pasokan beras untuk Kabupaten Bogor. Terlebih, kata Judi, kebutuhan beras Kabupaten Bogor tidak 100 persen bergantung pada produksi petani di daerahnya. “Kalau ketersediaan pangan itu bukan bergantung pada produksi sendiri ya, jadi ketersediaan itu ada pasokan dari luar seperti Cianjur, Karawang, dan lain-lain,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Distanhorbun Kabupaten Bogor, Tatang Mulyadi memastikan pihaknya sedang memproses klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang diajukan 41 kelompok tani di Kabupaten Bogor yang sawahnya mengalami gagal panen atau puso.
Ia menjelaskan setiap satu hektare sawah yang mengalami gagal panen dibayar senilai Rp6 juta oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah. “Yang penting sesuai dengan kriteria, per hektare itu Rp6 juta dari klaim asuransi,” jelasnya.
Untuk sawah milik 41 kelompok tani yang mengalami puso itu luasnya mencapai 221 hektare tersebar di 11 kecamatan, yakni Cibungbulang, Cileungsi, Citeureup, Gunungputri, Jasinga, Klapanunggal, Nanggung, Pamijahan, Rumpin, Sukamakmur, dan Tenjo. (Cky)
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
