RakyatBogor.net – Sejumlah mahasiswa dan pemuda Bogor yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GEMPAR) melaporkan dugaan adanya mafia proyek di Kabupaten Bogor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan dugaan mafia proyek itu disampaikan GEMPAR saat menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis 27 Januari 2022.
Dalam aksi tersebut, GEMPAR mendesak KPK segera melakukan tindakan atas dugaan korupsi dan mafia proyek di Kabupaten Bogor tersebut.
GEMPAR juga melaporkan langsung adanya dugaan kuat terjadinya mafia proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor pada KPK.
Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM GEMPAR, Sirhan Umusugi mengatakan agar KPK segera melakukan tindakan atas adanya dugaan mafia proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor
“Kami minta KPK melakukan tindakan, banyak kabar yang beredar di publik terkait adanya dugaan pengaturan beberapa proyek besar di Kabupaten Bogor hanya dikuasai oleh segelintir orang,” tegasnya.
Proyek-proyek bernilai puluhan miliar tersebut, lanjutnya, hanya dikerjakan oleh orang-orang tertentu. Dan ini sudah menjadi bahan perbincangan hangat di masyarakat.
“Sosok yang bermain di balik dugaan permainan mafia proyek di Kabupaten Bogor ini sudah lama di perbincangkan,” kata Sirhan.
GEMPAR mendesak agar KPK melakukan investigasi khusus terhadap masalah pembangunan di Kabupaten Bogor, khususnya di DPUPR Kabupaten Bogor yang mempunyai domain dalam proyek pembangunan fisik.
“Kami laporkan karena banyak sekali kejanggalan saat pelaksanaan proyek. Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dugaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, bahkan ada salah satu PT yang mempunyai rekam jejak buruk, dalam hal ini melakukan tindak pidana korupsi di salah satu proyek daerah yang hari ini memenangi tender proyek di kabupaten Bogor,” tuturnya.
Kami berharap KPK jeli, sebab, terang Sirhan, berdasarkan hasil advokasi, analisa dan data yang telah di himpun ada banyak hal yang menjadi alasan mengapa KPK harus segera bertindak.
“Karena uang yang dipakai untuk pembangunan adalah uang dari APBD bersumber dari rakyat dan harus berorientasi pada kebutuhan rakyat,” sambung Sirhan Umusugi.
Sirhan percaya, KPK sungguh-sungguh dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia melihat banyak kasus yang sudah diselesaikan oleh KPK.
“Maka dari itu, kita percayakan dan kita tunggu tindak lanjut yang akan dilakukan oleh KPK,” pungkasnya.(muz)
Tags: GEMPAR, Kabupaten Bogor, kpk, Mafia proyek
-
Kirab Merah Putih 1001 Meter Akan Dihelat Di Kebumen, Catat Tanggalnya
-
Distributor Kopgim Tandatangan SPJB dengan Kios Pupuk Bersubsidi Bogor
-
Pengumuman PSU DPKPP
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
