IST: Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan.(foto: hrb/dok) Cibinong, HRB – Wacana Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan yang akan melakukan pemindahan sejumlah pejabat struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menuai reaksi beragam dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Pantauan Rakyat Bogor di sejumlah dinas pada Selasa (30/8/2022), banyak ASN yang membicarakan rencana rotasi dan mutasi. Lucunya, pembicaraan yang diobrolkan bukan mengarah pada siapa yang akan dipindah, tapi lebih pada sosok yang akan melakukan pendekatan terhadap sang Plt Bupati.
“Wah, seru ini. Kondisinya sekarang soalnya berbeda, hayu tebak siapa yang lebih dulu mendekat ke Plt?,” canda seorang ASN yang tiba-tiba nimbrung mengobrol bersama Pelita Baru dan beberapa ASN lain di salah satu dinas di Cibinong.
Sambil meminta namanya untuk tidak dikorankan, ASN yang duduk di posisi Kepala Seksi (Kasi) itu banyak bercerita soal ‘mekanisme’ jalur belakang dalam penempatan posisi di SKPD Kabupaten Bogor.
Menurutnya, ada banyak cara, ada yang melalui faktor kedekatan sesama alumni universitas, jalur kepartaian via anggota dewan baik daerah, propinsi maupun pusat. Ada juga yang memiliki faktor kedekatan karir atau pernah sama-sama satu dinas.
“Yah, kalau mau cerita detail mah banyak, kang. Tapi itu kan rahasia umum. Akang juga pastilah paham. Jangan pura-pura, ah. Karena kayak gitu tuh, yang akhirnya timbul yang namanya jabatan basah dan jabatan kering,” ujarnya sambil memesan kopi kepada seorang staf.
Pernyataan sang ASN itu kontan kian menguatkan stigma rahasia umum jika selama ini, reposisi jabatan di SKPD Pemkab Bogor, kerap dilakukan bukan karena kapasitas dan kapabilitas seseorang, melainkan faktor kedekatan seseorang dengan sejumlah pejabat teras yang memiliki kewenangan dalam memposisikan ASN.
Menyikapi hal ini, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Edi Kusmana Surya Atmaja secara tidak langsung mengamini pernyataan sang Kasi tersebut. Menurutnya, banyaknya masalah yang kini menggelayut di SKPD Kabupaten Bogor, salah satunya dinilai akibat dari ketidaksesuaian penempatan ASN.
Menurutnya bukan tidak mungkin, tidak sesuainya kompetensi akademis dengan posisi jabatan yang diembannya, menjadi salah satu pangkal hadirnya sejumlah masalah.
“Seharusnya, dalam penempatan pejabat itu tentunya harus sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki masing-masing aparatur. Jadi, saat menjalankan tugasnya, tidak misskomunikasi dan target program yang ditetapkan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bahkan menilai, adanya proses open biding yang diselenggarakan sebagai bagian dari seleksi aparatur, dianggap tak lebih dari lips service belaka.
“Bukan rahasia umum memang. Tak hanya di Kabupaten Bogor, tapi di wilayah lainnya juga terjadi. Siapa yang paling dekat, dia yang dapat. Ini tentunya akan menghasilkan wrong man in the wrong place, bukan right man in the right place,” sebutnya.
Senada dengan Edi, pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi pun memberikan warning kepada Pemkab Bogor dalam langkah pengambilan kebijakan, menempatkan seseorang ke dalam jabatan pada struktural dinas.
Menurutnya, permasalahan yang saat ini terjadi tak lepas dari kekeliruan dalam menempatkan pejabat. Hal yang diakuinya boomerang bagi Pemkab Bogor sendiri. Sebab, menurut Yus, sapaan akrabnya, posisi struktural dalam SKPD memiliki peranan yang amat sangat penting dan strategis dimana seorang aparatur bisa menguatkan berbagai hal terkait kinerja pemerintahan daerah sebagai fungsi konsolidasi dibidangnya dengan masyarakat.
“Penguasa juga butuh back up politis, dan ini tidak akan pernah bisa dilepaskan begitu saja. Ini realistis, namun bagi saya tidak kalah pentingnya adalah basis kinerja ketika menjabat aparatur. Orangnya harus visioner,” kata Direktur Visi Nusantara ini.
Lebih lanjut Yus menyebut, ada untung rugi jika jabatan strategis seperti kadis dibulatkan dalam jabatan hasil politis.
Ia pun mengambil contoh kesalahan Pemkab Bogor saat ini yakni menempatkan mantan Kepala Satpol PP menjadi Kepala Dinas Pendidikan.
“Prinsipnya harus tetap pada right man on the right place. Saya berharap jabatan politis itu tetap memperhatikan kompetensi dan kualifikasi serta berbasis prestasi kerja. Jangan sampai terulang periode pemerintahan kemarin, dimana Kadisdik dijabat oleh mantan Kasatpol PP atau mungkin masih banyak yang lainya yang hanya berorientasi politis,” tandasnya. (fuz)
Tags: Plt Bupati
-
Kirab Merah Putih 1001 Meter Akan Dihelat Di Kebumen, Catat Tanggalnya
-
Distributor Kopgim Tandatangan SPJB dengan Kios Pupuk Bersubsidi Bogor
-
Pengumuman PSU DPKPP
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
