Gus M Ingatkan Bima Arya Soal Mutasi Pejabat
Tanah Sereal, HRB – ANGGOTA Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri angkat bicara terkait kabar mutasi akbar pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Ia mengingatkan Wali Kota Bogor, Bima Arya untuk tidak menunda-nunda rencana bongkar pasang kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sangat disayangkan kenapa rotasi ataupun promosi masih tertunda sampai sekarang. Seakan diulur-ulur pelaksanaannya. Padahal, kabar itu (mutasi) sudah terdengar sejak Desember 2022,” kata Gus M, panggilan Akhmad Saeful Bakhri kepada wartawan, Senin, 23 Januari 2023.
Ia mengatakan, sudah mendengar juga isu pemanggilan sejumlah kepala dinas yang masuk gerbong mutasi oleh wali kota. Pejabat yang dipanggil ini tidak lama setelah dilaksanakan uji kompetensi pejabat eselon 2. “Ini terlihat seperti main-main dan hanya pembenaran,” kata Gus M.
Menurut Gus M yang juga Ketua Komisi IV, tertundanya mutasi tersebut mengakibatkan bergulirnya isu tak baik yang dapat membuat situasi kerja birokrat tidak kondusif. Selain itu, kabar rotasi ini memunculkan pula kelompok-kelompok birokrasi, sehingga kental adanya politisasi di birokrasi.
“Jangan sampai tertundanya mutasi promosi ini ada tarik menarik kepentingan politik penguasa, dalam mengamankan kemana berlabuhnya kepemimpinan selanjutnya atau kepentingan politik lainnya,” tegas dia.
Gus M menceritakan, saat ini ada beberapa jabatan yang sengaja dibiarkan kosong, diantaranya Sekdis PUPR , Kabag Keuangan Setwan, beberapa kabid di dinas, serta kekosongan pada staf ahli. “Perlu menjadi perhatian apakah tertundanya proses ini dikarenakan bongkar pasang terkait pengamanan suksesi,” tandasnya.
Seperti pernah diulas Rakyat Bogor, Wali Kota Bogor, berencana melakukan mutasi akbar pejabat Pemkot Bogor, mulai eselon IV sampai eselon II. Bongkar pasang jabatan ini dilakukannya untuk mempercepat akselerasi dalam memenuhi janji kampanye Bima Arya-Dedie Rachim, yang memasuki masa terakhirnya memimpin ‘Kota Hujan’.Diketahui, duet Bima Arya – Dedie A Rachim akan purna tugas pada 23 Desember 2023 mendatang.
Soal perubahan struktur OPD, lanjut Gus M, seluruhnya menjadi hak prerogatif wali kota. Namun, ia mengingatkan agar rotasi dan promosi harus sesuai dengan kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi sesuai dengan keahliannya.”Memang rotasi dan promosi itu sepenuhnya hak wali kota. Tapi jangan sampai dipaksakan, kalau golongan belum cukup ya jangan,” katanya.
Ia juga mengingatkan, jangan sampai rotasi maupun promosi dilakukan atas ‘selera’ pihak lain di luar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Bogor. Prinsip rotasi jabatan adalah untuk penyegaran agar dapat berakselerasi dan promosi juga baik agar dapat melahirkan pemimpin baru.
“Tetapi jangan sampai ada intervensi dari pihak luar maupun ASN non Baperjakat untuk memuluskan kepentingan tertentu,” ucap dia.
Adapun Kepala Bidang Mutasi, Disiplin dan Evaluasi Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Elyis Sontikasyah mengaku belum mengetahui kapan rotasi dan promosi dilakukan. “Wah kalau saya belum mendapatkan informasi,” singkatnya. (jon)
Tags: Mutasi Pejabat
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
