Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Muhammad Romli Dramaga, HRB – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Muhammad Romli, meminta desa-desa membuat perencanaan yang matang ketika mengusulkan program Satu Milyar Satu Desa (Samisade) agar kedepannya jangan sampai menimbulkan masalah dan berujung terjerat kasus hukum.
“Desa harus membuat perencanaan Program Samisade yang matang dan jangan sampai asal-asalan. Ketika program Samisade digulirkan ke Desa bisa tepat sasaran dan tidak terjadi persoalan dikemudian hari,” ungkap Muhammad Romli kepada wartawan saat menghadiri pelepasan siswa di MIS Al Bayyinah Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga pada Kamis 15 Juni 2023.
Menurutnya, bagian dari ikhtiar Bupati Bogor Non Aktif, Ade Yasin untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor yakni digulirkannya Program Samisade.
Adapun kemudian ada persoalan di desa, tinggal diperkuat dari sisi pengawasannya. Tentunya, dari sisi pengawasan jangan diberikan kepada mereka yang bukan bidangnya. Ketika berbicara fisik, Pemerintah harus menggandeng PUPR yang memang tupoksinya.
“Jika sisi pengawasan diberikan kepada ke ahli, bisa membantu Desa. Selain itu, kualitas pembangunannya juga bakal bagus. Intinya, sisi pengawasan harus diperketat dan perencanaannya Desa harus matang,” kataya.
Romli mengatakan, banyak persoalan dilapangkan program Samisade dipihak ketigakan. Dalam aturan diperbolehkan atau tidak. Menurutnya yang terpenting, program Samisade harus melibatkan masyarakat karena dengan melibatkan masyarakat bisa mengurangi jumlah penganggur.
“Jika di program Samisade Desa tidak melibatkan masyarakat berarti desa tidak peduli terhadap masyarakat. Pertanyaan, Desa peduli ngak terhadap warganya,” kata dia.
Menurut Romli, Partai PPP memiliki keyakinan bahwa Program Samisade sangat bagus dan merupakan karya nyata.
“Ketika ada kekurangan tinggal diperbaiki.
Intinya, program yang bagus harus dilanjutkan sehingga siapapun Bupatinya program Samisade harus ada,” katanya.
Lebih lanjut dia menambah, diharapkan kedepannya anggaran Program Samisade tidak hanya diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur saja tetapi juga dapat digunakan untuk hal lain.
“Ketika ada desa infrastruktur sudah bagus bisa dialihkan ke yang lain, akan tetapi jika ada desa yang masih jalan desa perlu diperbaiki difokuskan dulu ke jalan desa,” katanya. (Fex)
Tags: DPRD Kabupaten Bogor
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
