Infrastrukstur Masih Jadi Masalah Serius di Kabupaten Bogor

Kelapanunggal – Keterbatasan infrastruktur nampaknya masih menjadi permasalahan yang sangat pelik bagi Kabupaten Bogor. Pasalnya, ditengah gembar gembor Bupati Bogor Ade Yasin dengan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade), pembangunan infrastruktur masih banyak diminta oleh warga di Bumi Tegar Beriman.

Hal itu terlihat, pada saat warga Kecamatan Klapanunggal menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota DPRD Kabupaten Bogor, yang mengadakan reses masa sidang ke-I tahun 2021-2022 di Clubhouse SBI (Holcim) Kecamatan Klapanunggal, Selasa (16/11/2021).

Banyak dari warga yang wilayahnya termasuk kawasan industri tersebut, yang meminta adanya pembangunan infrastrukstur seperti sarana pendidikan serta rumah sakit di kecamatan itu.

Menanggapi keluhan warga itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudi Susmanto melihat, jika di Kecamatan Klapanunggal memang perlu didirikan sarana-sarana tersebut. Disamping adanya perbaikan akses jalan yang menghubungkan Klapanunggal dengan kecamatan yang lain.

“Warga di Klapanunggal ingin ada sekolah menengah kejuruan (SMK), perguruan tinggi dan rumah sakit. Karena, sebagai kecamatan penghubung wilayah timur dan ibukota Kabupaten Bogor, memang cukup layak untuk adanya sarana-sarana itu,” ucap Rudi.

Rudi juga mengatakan, akses jalan di Desa Lulut dan Desa Bantarjati sangat sulit untuk dilewati. Ditambah lagi, ada beberapa jalan dan jembatan serta tanggul Kali Cibarengkok yang rusak hingga kini belum diperbaiki.

“Apabila infrastruktur seperti jembatan tidak segera diperbaiki, yang dikhawatirkan akan lebih parah rusaknya, atau bahkan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan nantinya,” katanya.

Politisi Partai Gerindra itupun menambahkan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) yang memiliki Unit Pelaksana Tugas (UPT) Wilayah I, semestinya sudah mengajukan terkait perbaikan-perbaikan zona vital kepada Pemkab Bogor baik itu legislatif maupun eksekutif. Untuk bisa melaksanakan tugas pemeliharaaan jalan dan jembatan yang ada di wilayah itu.

Baca juga:  Jembatan Penghubung Dua Desa Putus, Ratusan Warga Terisolir

“Pihak PUPR wilayah I yang meliputi Kecamatan Klapanunggal, apakah sudah mengajukan usulan dan anggaran belum ke kita? Setau saya belum ada, coba di cek kembali. Kalau sudah ada pasti kami tindak lanjuti dan evaluasi. Secepatnya sampaikan aspirasi yang diinginkan nantinya akan dicarikan solusi dan direalisasikan di tahun 2022,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (PK KNPI) Klapanunggal, Lucky yang hadir dalam kegiatan itu, juga meminta kepada legislatif untuk lebih memperhatikan permasalahan sumber daya manusia (SDM) yang ada di wilayahnya.  Karena  menurut Lucky, meski menjadi kawasan industri, dirinya menilai jumlah pengangguran di Klapanunggal masih cukup tinggi.

“Terkait potensi pemuda di Klapanunggal yang akan saya garap kedepannya yaitu, saya akan meningkatkan terlebih dahulu dari segi SDM-nya, karena di Klapanunggal ini masih minim sekali. Dari segi pendidikan juga masih harus ditingkatkan, kalau pendidikan sudah maju baru kita beralih ke segi keterampilan, seperti BLK (Balai Latih Keterampilan) karena kita mau meningkatkan perekonomian,” beber pria yang baru terpilih sebagai Ketua PK KNPI Klapanunggal beberapa waktu itu.

Dia pun berharap, agar para wakil rakyat yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) I bisa menampung aspirasi yang Ia sampaikan itu.

“Kami akan bekerjasama dan bersinergi bersama MUSPIKA dan STAKHOLDER untuk mewujudkan itu semua,” tandasnya. (wan)