Kota Bogor, HRB – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan menganggap dunia pendidikan sangat penting untuk diperhatikan secara khusus. Seperti mengenai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat lewat Dinas Pendidikan yang fokus pada permasalahan di tingkat SLB, SMA, SMK dan sederajat.
Iwan menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah provinsi hanya berlaku untuk beberapa tingkat sekolah saja.
“Pemerintah provinsi hanya menangani masalah SMA, SMK, dan SLB saja, beberapa kebijakan yang dilakukan provinsi Jawa Barat sebenarnya sudah memperhatikan sekolah-sekolah tersebut,” ujar Iwan Suryawan belum lama ini.
Kebijakan tersebut salah satunya adalah iuran bulanan gratis untuk SMA negeri. Namun dirinya mengatakan bahwa pemerintah harus tetap memperhatikan kemampuan sekolahnya tersebut.
“Apakah bantuan tersebut dapat memberikan support kepada kegiatan-kegiatan sekolah atau tidak, karena ada beberapa sekolah yang sebelum menerima bantuan pemerintah itu, uang iuran bulannya lebih besar dibandingkan subsidi pemerintah,” kata Iwan.
Tak hanya itu, anggota Komisi V tersebut mengatakan Pemerintah perlu meningkatkan kembali dalam hal pengelolaan.
“Seperti masalah di PPDB yaitu sistem Zonasi dan Afirmasi, ini yang menjadi catatan penting bagaimana pemerataan sekolah di setiap kecamatan,” ungkap politisi asal Kota Bogor itu.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengatakan, hal itu penting karena bisa memberikan peluang yang lebih besar untuk siswa yang ingin masuk SMA negeri.
Selain itu dirinya menyarankan, pemerintah bisa membuat sekolah terintegrasi sebagai salah satu solusi dunia pendidikan.
“Dilihat dari anggaran biaya, ini tidak terlalu mahal dan ini akan lebih mudah untuk mengantisipasi kekurangan fasilitas sekolah negeri di sebuah daerah,” tandasnya. */Axl
Tags: Iwan Suryawan
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut