Bojonggede – Program Pancakarsa yang begitu digembar-gemborkan Bupati Bogor, Ade Yasin seakan-akan hanya menjadi euphoria bagi warga yang berdiam di kawasan tapal batas. Mirisnya, mereka yang menghuni wilayah ini, terkesan di ‘anak tirikan’ oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Contohnya warga Citayam. Berada tepat diperbatasan antara Bumi Tegar Beriman dan Kota Depok, membuat mereka seolah-oleh tak terperhatikan. Padahal, secara administratif mereka masih masuk dalam teritori Kabupaten Bogor.
Namun nyatanya, tak sedikit leading sektor yang menunjang perekonomian warga belum tersentuh oleh program pembangunan. Ironisnya lagi, usulan yang dimajukan dalam kerangka Musrenbang tingkat Kecamatan pun seolah hanya formalitas belaka. Hal ini kian menjadi dilemma, karena pemerintah desa pun terbentur aturan yang begitu njelimet dalam upaya pemerataan pembangunan di wilayahnya.
“Kami masih warga Kabupaten Bogor, meski memang dekat dengan Kota Depok. Kok sepertinya di-‘anak tirikan’?. Contohnya itu Jalan Pabuaran, masih saja rusak. Tidak pernah ada upaya perbaikan padahal sudah banyak dikeluhkan warga,” kata Adi (50), salah seorang warga Citayam kepada Rakyat Bogor, Senin (6/12/2021).
Tak hanya Adi, Iwan (48), warga lainnya juga mengaku sudah kesal dengan Pemkab Bogor yang terkesan tutup mata dengan segala macam persoalan yang ada di wilayahnya. “Kalau mau dikupas satu-satu, banyak masalah yang dihadapi warga. Tak hanya jalan rusak tapi juga kemacetan yang tak pernah ada solusi hingga tata ruang dimana aliran Kalibaru terus menyempit akibat pembangunan,” bebernya.
Iwan mengaku, jika pun ada upaya pembangunan yang dilakukan Pemkab Bogor, jaraknya pun begitu jauh. Tak seperti wilayah lain yang begitu sering mendapat perhatian. “Apa kita harus menjilat dan mendukung secara politik agar diperhatikan?, karena jika soal perhatian paling-paling hanya penertiban yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL di Stasiun Citayam dan kalau soal perbaikan jalan, malah nyaris tak terdengar,” ungkapnya berkeluh kesah.
Sementara itu, peggiat keswadayaan masyarakat, Yusuf Muliadi menyayangkan kurang pedulinya Pemkab Bogor terhadap nasib warga tapal batas. Yusuf bahkan menyebut, kondisi serupa sebenarnya juga tak hanya terjadi di Citayam saja, masih banyak warga lain di kawasan perbatasan yang juga mengeluhkan jarang pendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Kalau alasannya hanya karena luas wilayah yang begitu luas, itu mah klasik. Buat apa ada perangkat di wilayah?. Ini yang harus diperhatikan. Jangan hanya menggembar-gemborkan program namun hanya beberapa saja yang menikmati. Jika soalannya prosedur, tentunya harus diperbaiki sistem birokrasinya,” kritik Yusuf.
Karenanya ia meminta kepada Bupati Bogor Ade Yasin untuk tidak tebang pilih dalam menentukan kebijakan. Jangan hanya karena laporan dari pihak yang tidak paham kondisi sebenarnya lalu menjatuhkan keputusan yang terkesan yang timpang.
“Memang tak mudah menjadi pimpinan, namun saya yakin, jika prosedur yang digunakan benar tidak hanya sekedar mendengar dari bisikan karena kepentingan segelintir orang, saya yakin program Pancakarsa bisa dirasakan betul oleh warga Kabupaten Bogor secara keseluruhan,” tandasnya. (fuz)
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
