Jangan Berpangku Tangan, Dinas PUPR Diminta Kawal Samisade

Ciampea, rakyatbogor.net – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diminta untuk ikut mengawal program Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Hal ini dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh pemerintah desa, bisa tepat sasaran dan tak melanggar aturan.

Samisade dinilai sangat bermanfaat dan terasa langsung oleh warga. Karena itu, setiap program yang dicanangkan, khususnya dalam bidang fisik seperti pembangunan TPT yang membutuhkan perencanaan yang matang, harus dikawal dan diawasi oleh dinas terkait.

“Karena faktanya, tidak semua TPK dan Bendahara di desa paham teknis,” kata Kasie Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Ciampea ,R. Bedi Rusmana, S.Sos, MM kepada wartawan, Senin (14/2/2022).

Lebih lanjut Bedi mencontohkan, di Ciampea saja, ada 11 desa yang mendapat program Samisade. Dari total itu ada beberapa desa yang mengusulkan pembangunan TPT. Hal ini menjadi prioritas karena sudah tiga tahun terbengkalai.

“Mengingat kondisinya yang rawan longsor, maka dari itu harus ada pendampingan oleh dinas terkait. Mulai dari perencanaan awal, gambar design dan lainnya agar pembangunan itu dapat berjalan dengan baik dan pastinya kuat,” sebutnya.

Baca juga:  Penolakan Rumah Ibadah di Cilebut Barat, Pemcam Sukaraja Panggil Dua Kubu Warga

Karena itu pula, Bedi meminta, setiap hari Jumat, dinas-dinas terkait mulai dari kepala Dinas dan kabid melalukan evaluasi samisade melalui zoom meeting. Dalam ksempatan itu, diisin dengan pengarahan dan evaluasi dan ditambahkan ada wawancara TPK dan mengadakan bimtek bendahara desa.

“Itu sangat dibutuhkan karena mereka yang langsung bersentuhan secara teknis, mengingat dengan segala keterbatasan akan teknis lapangan dan Pemerintah Kecamatan sendiri tidak memiliki orang yang ahli di bidangnya terkadang kewalahan,” jelasnya.

“Dan kami sangat mendukung jika ada bimtek untuk TPK desa, karena TPK harus paham teknis lapangan, contoh seperti pembukaan pembukaan jalan, bagaimana cara pengerasan di bawah agar tidak ada retakan, hingga uji lab hal ini yang harus mereka pahami,” tambahnya.

Bedi memaparkan, koloborasi antara DPMPD, PUPR dan kecamatan ini penting dalam mengawal pelaksanaan dan pemeriksaan dengan tim monev tidak lagi ada yang kurang dalam volume jalan. “Jadi kita belajar dari samisade tahun kemarin,” pungkasnya. (Cky/**)