Cigudeg, rakyatbogor.net – Maraknya sejumlah penambang liar atau gurandil di kawasan Gunung Pongkor Kecamatan Nanggung mendapat perhatian Ketua Komisi Tetap Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Pertambangan Skala Kecil ( PED -Pertambangan ) DPP Kadin Indonesia Ade Ruhandi.
Ade Ruhandi atau yang lebih dikenal dengan nama Jaro Ade itu, angkat bicara terkait masalah yang terjadi di wilayah kerja BUMN PT Aneka Tambang Tbk (Antam) UBPE Pongkor.
Menurut Ade Ruhandi, Gurandil di wilayah (izin usaha pertambangan) IUP Antam UBPE Pongkor merupakan masalah bersama yang harus dipecahkan dengan mengedepankan asas manfaat bersama bagi masyarakat sekitar dan pemerintah sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
“Optimalisasi BUMDes adalah solusi dalam memberikan manfaat bersama, selain dapat terkontrol karena hadirnya pemerintah juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar diwilayah IUP Antam,” kata Ade Ruhandi.
Jaro Ade juga menjelaskan potensi konflik horizontal yang bisa saja terjadi jika bentuk kerjasama antara Antam dan masyarakat tidak melibatkan lembaga pemerintahan otonom terkecil setingkat Desa.
“Untuk bisa mengoptimalkan potensi desa dan sebagai perekat serta kemandirian desa dalam menghidupkan ekonomi desa dan membuka lapangan kerja didesa sesuai arahan Presiden Jokowi,” tambah Jaro Ade.
Sebelumnya Jaro Ade memberikan apresiasi terhadap upaya salah satu anggota DPR RI Adian Napitupulu dalam mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat yang beraktivitas di wilayah PT. Antam
“Tinggal bagaimana mencarikan format yang tepat agar tujuan itu bisa berjalan maksimal dan terukur,” ucap Jaro Ade.
Menurut politikus Partai Golkar ini, optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Antam juga harus tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sekitar.
“Tentunya menjadi penting dalam situasi pandemi saat ini adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan, misalnya vaksinasi masal atau bantuan modal usaha kecil menengah agar ekonomi mikro bisa berjalan di wilayah sekitar,” paparnya.
Melibatkan BUMDes sekitar, menurut Jaro Ade, adalah jawaban yang tepat dari masalah yang ada di Pongkor sehingga masyarakat desa turut merasakan potensi yang dimilikinya dan bukan penjadi penonton.
“Dampak lingkungan juga dapat dipertanggung jawabkan mengingat kehadiran pemerintah dalam kerjasama tersebut sesuai payung hukum yang ada dan intruksi serta arahan Presiden,” jelasnya.
Jaro Ade mengatakan pola dalam keterlibatan BUMDes beragam bentuknya. Misalnya swakelola bersama lahan milik masyarakat yang berada dalam IUP Antam dan lokasi yang tidak dikelola Antam.
“Reklamasi pasca tambang supaya tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan dan Antam betul betul menjadi Bapak angkat BUMDes dalam membina dan mengarahkan kegiatan BUMDes dari hulu sampai hilir sesuai aturan,” pungkasnya.( HN)
-
Kirab Merah Putih 1001 Meter Akan Dihelat Di Kebumen, Catat Tanggalnya
-
Distributor Kopgim Tandatangan SPJB dengan Kios Pupuk Bersubsidi Bogor
-
Pengumuman PSU DPKPP
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
