Kades Ngaku Tersandera Samisade, DPRD Minta Tidak Ada Kegiatan Luncuran 

Ciawi,HRB – Reses anggota DPRD Kabupaten Bogor di Kecamatan Ciawi,  dihadiri oleh Wakil ketua DPRD Wawan Haikal (Wanhai) dari fraksi Golkar, Abdul Jalil dari fraksi Demokrat dan Larasati Widyaningsih dari fraksi PAN.

Acara tersebut dilaksanakan di aula kecamatan Ciawi, dengan peserta reses, masyarakat Ciawi,  Camat Ciawi,kepala desa se-Kecamatan Ciawi,  Unsur pemuda dan para kepala UPT atau yang mewakili. Senin, 4/9/2023.

Program Satu Milyar Satu Desa (Samisade) menjadi pokok bahasan utama selain Pendidikan dan permasalahan sampah.

Wanhai menegaskan, Anggaran Samisade diusahakan akan tetap ada pada tahun 2024 mendatang dengan catatan, tidak ada kegiatan luncuran pada tahun tersebut.

Mengingat PJ Bupati akan bekerja dimulai pada bulan Januari 2024 mendatang.

“Jadi diharapkan Samisade pada tahun 2023 harus selesai pada bulan November ini,”tegasnya. 

Dia juga mengatakan, DPRD akan mengusulkan agar Dana Samisade bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur, tapi juga bisa untuk membangun Kantor desa.

Jika pekerjaan Samisade di salah satu desa tahun 2023 tidak selesai, sambungnya,  maka diusulkan untuk menunda anggaran untuk desa  tersebut.

Namun, anggaran samisade yang dikucurkan langsung ke desa tersebut mendapat kritik tajam dari Kepala desa Banjarwangi Supratno Prasetyo.

Ia meminta  jika Samisade tidak dikucurkan dalam bentuk uang, tapi desa langsung menerima manfaat bangunan dari apa yang diajukan.

Baca juga:  Susuri Gang Sempit, Mensos Risma Naik Motor Matic di Cigudeg

Karena menurutnya, dalam aturan Samisade Kades seolah ‘tersandera’ oleh Perbup, yang mengatakan bahwa pekerjaan infrastruktur harus dilaksanakan oleh warga sekitar.

“Seperti contoh untuk pengaspalan,  tidak semua warga bisa melaksanakan pengaspalan,”tegasnya.

Selain Samisade, Usulan terkait pendidikan pun muncul ke permukaan, diantaranya kekurangan meubeler dan kepala sekolah untuk SD.

“Untuk Meubeler kami mengutamakan kepada sekolah yang jauh terutama bagi lokasi yang pernah diterjang bencana,”ungkap Wawan.

Larasati juga memberikan jawaban terkait masalah tersebut, dia menyarankan untuk segera mengajukan kebutuhan meubelair

“Nantinya bisa diajukan dalam anggaran perubahan,” katanya.

Selain itu dugaan kecurangan Penerimaan peserta didik baru (PPDB) menyeruak ke telinga DPRD, namun Abdul Jalil menanggapi, bahwa dia dan rekan kerjanya selalu menekankan, ketika rapat dengan dinas Pendidikan agar hal tersebut tidak terjadi.

“Anggota DPR sering rapat kerja dengan dinas pendidikan untuk membahas hal tersebut,”ungkap Djalil.

Masalah sampah tak luput dari sorotan pemuda, salah seorang dari KNPI, Kecamatan Ciawi, Muhammad Yusril, menyampaikan Masalah yang menggunung di pinggir- pinggir jalan.

“Sebaiknya masalah sampah bukan hanya  memikirkan masalah pengangkutan, tapi juga meminimalisir sampah yang ada di masyarakat,”terangnya.

Kepala UPT Kebersihan Rudi, menjawab hal tersebut, dia menjelaskan salah satu solusinya adalah membuat tempat sampah yang terukur. (ash)