ILUSTRASI: PT PPE Cibinong, HRB
Kalangan wakil rakyat, khususnya di Komisi II DPRD Kabupaten Bogor menyatakan kekesalannya lantaran upaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) belum juga rampung.
Kekesalan para wakil rakyat kian menebal karena manajemen perusahan daerah itu
tidak kooperatif dan sering mangkir saat dipanggil rapat atau diajak mendiskusikan persoalan dengan DPRD Kabupaten Bogor.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, bahkan mengatakan, pemanggilan sudah dilakukan berkali-kali. DPRD memanggil PT PPE sebelum keluar Laporan Hasil Pemeriksaan (BPK) atas keuangan Pemerintah KabupatenBogor tahun anggaran 2022.
Apalagi, persoalan PT PPE jadi salah satu temuan BPK yang harus diselesaikan di internal pemerintah Kabupaten Bogor. “PT PPE sudah beberapa kali kita ajak diskusi, tapi setiap diundang belum atau tidak pernah hadir, ini kan merugikan mereka sendiri,” ungkap Sastra, awal pekan ini.
Sehingga, kata dia, DPRD Kabupaten Bogor kesulitan untuk mencari jalan keluar bersama atas permasalahan yang sudah lama terjadi di PT PPE. “Saya dan para anggota Komisi II berharap permasalahannya segera selesai, jangan terkesan menggantung” jelas dia.
Sastra juga menegaskan, bahwa Komisi II tidak akan melakukan intervensi apapun kepada aparat penegak hukum (APH) yang saat ini sedang melakukan pendalaman atau penyelidikan atas kasus yang terjadi PT PPE. (Cky)
Tags: PPE
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
