Parungpanjang, HRB
Adanya konflik penolakan dari warga Kampung Somang, Desa Parungpanjang terhadap pembangunan Sekolah Solideo Gracias di wilayah mereka. Membuat Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik diantara kedua belah pihak.
Penolakan warga Somang terhadap pembangunan sekolah Yayasan Solideo Gracias school telah berlangsung beberapa bulan.
Mediasi antara warga dan pihak yayasan telah dua kali dilaksanakan baru sampai pada penerimaan penolakan sementara dari pihak yayasan namun pembangunan terus berjalan yang akhirnya memantik warga bereaksi.
“Jangan sampai masalah semakin rumit, perpecahan terjadi bentrokan fisik, pemerintah baru turun tangan. Maka dalam hal ini kami mendesak sekaligus mendorong agar pemerintah (Camat dan Kades) segera turun tangan menyelesaikan masalah ini dengan bijak penuh tanggungjawab dan persuasif,” ujar Abdul Hajad Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Parungpanjang, Sabtu, 26 Agustus 2023 lalu l.
Menurut Abdul, perlu ada titik temu dan kesepakatan bersama karena konflik sudah berkepanjangan dan meluas ditambah pasifnya peran pemerintah daerah setempat justru bisa menimbulkan masalah serius di kemudian hari.
“Akar masalahnya adalah karena adanya ketidak transparan terkait perizinan lingkungan dimana para tokoh agama, masyarakat dan warga waktu itu menyetujui dan menandatangani perizinan pembangunan sekolah di wilayah mereka karena rencananya akan dibangun sekolah negeri, tapi kenyataannya dibangun sekolah swasta berbasis agama (Kristen) ditambah ada dugaan pemalsuan tanda tangan, jadi warga somang ini merasa dibohongi,” jelas Abdul.
Menurutnya, pemerintah harus aktif dan serius dalam penyelesaian masalah ini, baik pemerintah desa dan kecamatan, sebelum di urus oleh pemerintah kabupaten.
“Sepanjang pengamatan saya setelah beberapa kali mencari informasi dari warga setempat, penyelesaian masalah ini masih tabu dan tidak menentu sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika masalah ini tidak cepat dicari solusi terbaiknya,” tegas Abdul.
Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan warga Masyarakat Kampung Somang Rt 03, Rw 03, Desa Parungpanjang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat gruduk datang bersama-sama untuk menghentikan dan menolak keras pengecoran Yayasan Solideo Gracias School (SDS) yang merupakan sekolah kristen yang dibangun di wilayah mayoritas Islam.
Kurang lebih hampir ratusan orang datang untuk memberhentikan secara paksa pengecoran ini, yang hadir dari laki-laki hingga perempuan, bahkan, banyaknya anak sekolah yang menyaksikan penolakan keras ini.
Menurut keterangan salah satu tokoh masyarakat di Somang Parungpanjang Kyai Muhammad Hilman Fauzi, dirinya yang paling lantang mengatakan menolak keras pembangunan sekolah berstandar internasional ini.
“Kami Warga Somang Parungpanjang menolak keras pembangunan Yayasan Solideo Gracias School, karena adanya dugaan rekayasa dan pemalsuan tanda tangan oleh salah satu oknum masyarakat, karena sesuai pasal 263 KUHP, pemalsuan tanda tangan ini dapat dipidana 6 tahun penjara!,” jawab keras Kyai Hilman.
Kyai Hilman menuturkan, setelah melalui perdebatan yang sangat panjang, semua masyarakat tetap menolak keras pengecoran ini, walaupun pengecoran tetap dilakukan dengan jaminan dari jiwa ‘Doni’ dan ‘Sulaeman’.
“Saya tetap satu jalan yaitu menolak keras! tidak ada kata lain, yaitu menolak keras, apapun itu konsekuensinya!,” tuturnya.
Di sisi lain, Ketua Yayasan Pendidikan Solideo Gracias Timson Simanullang, memberikan hak jawabnya, kata dia sudah melalui prosedur yang ada dalam pembangunan Yayasan Solideo Gracias dan kalau penolakan adalah hal sepele.
“Saya rasa setiap proses pembangunan apa-apa selalu saja ada kerikil ya, walaupun kita secara teknis dan prosedural sudah memenuhi semua persyaratan, termasuk izin lingkungan, mungkin itu ada miskomunikasi aja itu, tapi sekarang sudah kondusif setelah dijelaskan oleh orang-orang yang saya perintahkan untuk menjelaskan begitu, buat saya penolakan biasa saja ya, bahkan saya sudah ketemu dengan Kepala Desa dan akan diberikan waktu 15 hari, sampai sekarang belum ada titik temu, jadi saya ikuti kata dari tokoh masyarakat sekitar,” tandasnya. */Axl
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut
