Kota Bogor Defisit Anggaran Rp 101 Miliar, Zaenul Mutaqin Tak Setuju Sumber Duit Inagurasi Bima-Dedie dari APBD

ANGGOTA Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin meminta Pemerintah Kota Bogor mencari sumber dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk inagurasi sebelum berakhir masa Bhakti Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim pada Desember 2023 nanti.

Selain itu, Pemkot Bogor juga berencana menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Dasa Warsa. Kebutuhan duit untuk membiayai kegiatan seremonial ini sebesar Rp 5 miliar.

“Kami di DPRD  tidak menolak kegiatan tersebut, tetapi sebaiknya sumber dana  dicari di luar APBD, bisa melalui sponsorship atau Corporate Social Responsibility (CSR),” kata politikus PPP yang biasa disapa ZM pada wartawan,  Kamis, 21 September 2023.

Menurut ZM, acara seremonial tersebut jangan membebani APBD Kota Bogor yang  mengalami defisit sebesar Rp101 miliar dalam perubahan anggaran karena adanya perbedaan nilai Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran).

“APBD tidak seharusnya digunakan untuk kegiatan seremonial yang bukan merupakan prioritas program. “Kota Bogor perlu menunjukkan kreativitas dalam mencari sumber dana,” ucap ZM.

Adapun soal besaran anggaran yang dibutuhkan, ZM  menyatakan bahwa Badan Anggaran (Banggar) belum membahas secara spesifik karena anggaran tersebut akan dialokasikan ke dinas-dinas yang akan mengelola kegiatan terkait APEKSI dan Munaslub.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi  membenarkan rencana penyelenggaraan kedua kegiatan tersebut. Namun, agenda Inagurasi dan Munaslub Apeksi ini masih perlu perencanaan lebih lanjut dan kepastian tanggal penyelenggaran belum diputuskan.

“Kebutuhan anggaran sekitar Rp6 miliar. Kegiatan akan dilaksanakan oleh masing-masing dinas sesuai kewenangan mereka,” kata Rudy.

Ia juga menyebut opsi sumber dana di luar APBD masih terbuka, termasuk kemungkinan mendapatkan sponsor bisa  menjadi alternatif pembiayaan kegiatan.

“Ada dua skema, baik melalui APBD dengan prosedur yang tepat, masuk ke dalam Rencana Kerja (renja), dan kebijakan anggaran, maupun dengan menggandeng sponsor. Setelah 10 tahun masa bhakti, Pak Wali perlu mengakhiri dengan perpisahan bersama masyarakat,” jelasnya.

Rudy juga menyampaikan bahwa proses pengajuan anggaran saat ini sedang berlangsung, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih melakukan harmonisasi.

“Rencana anggaran ini telah seimbang dalam KUA PPAS. Tinggal menyelaraskan jenis belanja melalui asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Kami berharap dapat diserahkan kepada DPRD dalam pekan ini,” pungkas dia. (Ozi)