KPK Panggil Ulang Sejumlah Pejabat Pemkab Bogor

Ade YasinIST: KPK saat memberikan keterangan pers terkait OTT Bupati Bogor Ade Yasin.(foto: instagram/@official.kpk/hrb)

Cibinong, HRB – Sejumlah nama kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat oleh Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin, Senin (20/6/2022).

Mereka yang dipanggil adalah Teuku Mulya, ST, MT (Kepala BPKAD Kab. Bogor), Hanny Lesmanawaty (Sub Koordinator Pelaporan Dinas BPKAD Kab. Bogor), Andri Hadian (Sekretaris BPKAD Pemkab Bogor), Ade Jaya Munadi (Inspektur Kab. Bogor/Mantan Kepala BPKAD Kab. Bogor), Ruli Fathurahman (Kasubbag Penatausahaan Keuangan Setda Kab. Bogor), Anisa Rizky Septiani alias ICA (Ajudan Bupati Kab. Bogor)
dan Kiki Rizki Fauzi (Staf di Sekretariat Daerah Kab. Bogor) serta Wiwin Yeti Haryati (PNS/Kabid AKTI Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bogor).

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri dalam siaran persnya yang diterima Rakyat Bogor mengatakan para saksi yang dipanggil tersebut tak lain guna melengkapi penyidikan terkait kasus yang tengah didalami.

“Hari ini (20/6) pemeriksaan saksi TPK suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021,” kata Ali Fikri.

Menariknya, pemanggilan kali ini merupakan yang kesekian kalinya enam orang pejabat yakni Teuku Mulya, Ade Jaya Munadi, Andri Hadian dan Ruli Fathurahman. Begitu juga dengan Anisa Rizky Septiani alias Ica dan serta Kiki Rizki Fauzi. Terhitung hanya Wiwin yang tergolong ‘muka baru’.

Dalam kasus ini sendiri KPK telah menetapkan delapan tersangka, sebagai pemberi ialah Ade Yasin (AY), Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Ihsan Ayatullah (IA), dan Rizki Taufik (RT).

Baca juga:  Soal Perpanjang Penyekatan, Bupati Ade Yasin Bilang Begini

Sementara itu, empat tersangka penerima suap, yaitu pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/pengendali teknis Anthon Merdiansyah (ATM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM), Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).

KPK menduga suap yang dilakukan Ade Yasin tersebut bertujuan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat WTP dari BPK. Selain itu, diduga pula selama proses audit ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh Ade Yasin melalui Ihsan Ayatullah dan Maulana Adam pada tim pemeriksa, di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp1,9 miliar.

Selaku pemberi suap, Ade Yasin dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Empat tersangka lain selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (fuz)

Tags: , , ,