Kran Macet Duit Tunjangan

ASNILUSTRASI: ASN

APARATUR Sipil Negara (ASN) Pemkab Bogor meradang. Mereka gelisah dan banyak yang mengaku kecewa karena Tunjangan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) tahun 2023 tak kunjung cair.

Padahal, tahun 2023 sudah masuk di pertengahan Maret, yang juga berdekatan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Uang TPP ASN ini begitu ditunggu, apalagi mayoritas ASN beragama Islam, yang akan menjalankan ibadah puasa.

Tersedatnya kran duit TPP ASN tahun 2023 ini mendapat sorotan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto. Ia meminta Pamkab Bogor segera mencairkan duit tunjangan tersebut.

Ketua DPRD tak mau kinerja ASN Pemkab Bogor mengendur dan membuat pelayanan terhadap masyarakat tidak optimal, karena kecewa TPP belum dicairkan. Padahal, TPP tersebut merupakan hak yang harus diterima ASN atas kinerjanya.

Menurut politisi Partai Gerindra, pencairan TPP itu penting untuk mendongkrak kinerja para pegawai. Ia khawatir kinerja ASN melemah karena kecewa TPP belum dicairkan. Dampaknya, pelayanan terhadap publik tidak akan optimal.

Rudy meminta Pemkab Bogor merasakan apa yang dirasakan para ASN terkait dengan harapan menerima TPP dengan tepat waktu.  Selain sudah bekerja dengan baik dan mengeluarkan keringat, kebutuhan hidup mendekati Ramadan juga patut jadi pertimbangan.

Politisi Partai Gerindra ini menyayangkan lambannya Pemerintah Kabupaten Bogor mencairkan anggaran belanja wajib dan mengikat yang sudah dianggarkan dalam APBD 2023. Lambannya pencairan anggaran yang menjadi hak para pegawai ini bisa berdampak pada turunnya kualitas pelayanan.

Baca juga:  1.319 Guru Honorer Menjadi ASN- PPPK Tahun 2021

Ketua DPRD mengaku mendapat banyak keluhan dari sejumlah ASN soal lambannya pencairan TPP ini. Para ASN ini meminta dewan mendorong pihak berwenang di Pemkab Bogor untuk segera mencairkan TPP yang sudah menjadi hak pegawai.

Tak hanya TPP, Rudy juga meminta anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan juga harus secepatnya dicairkan. Beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan segera dicairkan agar saat memasuki hari raya Idul Fitri masyarakat bisa menikmati infrastruktur yang baik.

Kekhawatiran Ketua DPRD dan keinginan ASN Pemkab Bogor cukup beralasan. Di samping sudah menjadi hak pegawai, tunjangan tersebut juga dibutuhkan untuk menopang kehidupan mereka pada bulan puasa nanti.

Apalagi, salah satu fungsi APBD adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, APBD harusnya bisa dicairkan lebih awal, agar perputaran uang dapat dirasakan masyarakat. Seharunsnya, urusan belanja wajib ini sudah terjadwal setiap bulan. Proses yang berkaitan adminitrasi baiknya diselesaikan di awal-awal tahun, sehingga  Februari program sudah berjalan dan tak ada kendala dalam pencairan keuangan yang bersumber dari APBD.

Tags: