Marak Proyek Mangkrak, Wanhai : Kinerja Konsultan Pengawas Tidak Baik, Pemenang Proyek Jangan Banyak Alasan!!!   

Megamendung, rakyatbogor.net – Banyaknya proyek fisik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang tidak selesai tepat waktu disoroti Wawan Haikal Kurdi (Wanhai), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Menurutnya, hal itu terjadi karena kinerja konsultan pengawas yang tidak maksimal.

Padahal, kata dia, konsultan pengawas salah satu pihak yang bisa menyelamatkan uang pemerintah dalam soal pembangunan.

“Untuk itu saya meminta Pemkab Bogor mengevaluasi kinerja konsultan pengawas yang saat ini dianggap tidak bekerja dengan benar,” ujar Wanhai saat mengikuti kegiatan Musrenbang Kecamatan Megamendung, Senin (24/1/2022)

Karena menurut dia, jika konsultan pengawas berkerja dengan baik dan benar, tidak akan ada proyek pembangunan Pemkab Bogor yang mangkrak. Karena itu kata dia, Pemkab Bogor harus mengevaluasi kinerja konsultan pengawas.

“Ya makanya fungsikanlah konsultan pengawas dengan benar,” tegasnya.

Terlebih kata dia, fungsi konsultan pengawas  sangat sentral. Karena, konsultan pengawas yang bisa menilai kelayakan progres pekerjaan itu sendiri.

“Konsultan pengawas ini yang tahu waktu kerja sekian hari dan sekian minggu progres pekerjaan sampai dimana. Jadi, kalau ada pekerjaan mangkrak konsultan pengawas harus bertanggungjawab,” bebernya.

Selain itu, lanjut dua, dinas terkait juga harus memastikan pekerjaan di lapangan dengan cara intens turun ke lokasi. Hal itu kata dia, agar pekerjaan tidak hanya berdasarkan laporan saja, namun harus cek turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya.

Baca juga:  Asisten Pemerintahan dan Kesra Sentil Para Istri Camat : Jangan Offside

Tidak hanya itu, secara tegas Ketua DPRD DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor ini juga meminta Unit Layanan Pengadaan tidak asal menunjuk konsultan pengawas.

“Makanya jangan asal menunjuk konsultan pengawas karena kuncinya disitu,” cetusnya.

Masih menurut Wanhai, jika banyak proyek pembangunan yang tidak tercapai tentunya akan berdampak pada visi-misi Bupati sebagi pimpinan daerah.

“Kalau ada indikasi pekerjaan yang tidak tercapai tentunya berakibat pada visi misi Bupati, dan itu risiko,” terangnya

Ia juga menegaskan, bagi perusahaan yang mendapatkan pekerjaan dari pemerintah sebaiknya tidak banyak beralasan jika faktanya tidak dapat mencapai target pekerjaan.

“Harusnya kontraktor tidak banyak alasan jika pekerjaan tidak selesai. Sebab, ketika anggaran sudah disahkan itu menjadi konsekuensi mereka,” imbuhnya.

Ia mencontohkan, seperti proyek pembangunan SMP Negeri 2 Megamendung yang pengerjaannya tidak selesai di tahun anggaran.

“Seperti SMPN 2 Megamendung yang mangkrak itu apa coba alasannya, karena jika bicara anggaran dari pemerintah tidak berkurang, kenapa mangkrak berarti itu tidak terpengaruh,” tuturnya.

Untuk itu, sambung dia, jika akan memblacklist, jangan hanya konsultan pelaksana tapi konsultan pengawas juga. Terlebih kata dia, tahun 2022 merupakan masa transisi bupati yang harus tercapai visi misi nya.

“Jangan gara-gara banyak pekerjaan yang tidak selesai, akhirnya bupati yang malah jadi sasaran tembak,” tandasnya.(asz)