Cibinong, rakyatbogor.net – Permasalahan pembuangan sampah di wilayah Bogor dan sebagian Tangerang bakal segera teratasi setelah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS ) Regional Lulut Nambo, Kabupaten Bogor, segera diresmikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dalam waktu dekat ini.
Namun ada persoalan lain yang mungkin dianggap sepele, tetapi sebenarnya cukup krusial. Di mana sebagai tuan rumah dari keberadaan TPPAS Nambo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih merasa keberatan jika harus membayar tipping fee atau biaya pembuangan sampah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Ade Yana Mulyana, menyatakan Pemkab Bogor mengaku sangat mendukung keberadaan TPPAS Nambo. Akan tetapi, Pemkab Bogor keberatan dengan pengenaan biaya tipping fee.
“Kita kan tuan rumah dan ditambah lagi kita harus memberikan biaya kompensasi kepada masyarakat di sekitar lokasi TPPAS. Masa kita diperlakukan sama dengan daerah lain yang membuang sampah ke wilayah kita?” ujar Ade Yana saat dihubungi Rakyat Bogor melalui telepon selulernya, kemarin malam.
Namun demikian, Ade Yana tidak merinci berapa besaran biaya tipping fee dan dana kompensasi yang harus diberikan kepada warga sekitar lokasi TPPAS Nambo. “Nanti ya saya jelaskan di kantor, karena ini harus by data jangan sampai dianggap main-main,” imbuhnya.
Sebagai informasi, TPPAS Nambo bakal dikelola langsung oleh Pemprov Jabar dan dipastkan siap untuk mengelola 40 persen sampah di wilayah Bogor Raya (Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok) dan wilayah Tangerang Selatan, Banten.
“Insya Allah Nambo akan mengelola 40 persen sampah sekitar 700 ton sehari bisa kita selesaikan masalah di Depok, Kota Bogor, dan juga Tangerang Selatan,” kata Kepala DLH Jabar, Prima Mayaningtyas, usai Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2022 Tingkat Jawa Barat di Kota Bandung pada Selasa 8 Maret 2022.
Saat ini, pihak DLH Provinsi Jabar sedang melakukan sejumlah persiapan agar pada Maret 2022 ini TPPAS Nambo sudah bisa diresmikan oleh pemerintah. Menurutnya lagi, pengoperasian akan dimulai pada Maret 2022 dan rencananya akan hadir Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Ditambahkannya, sisa sampah Bogor Raya akan dikelola tahun depan sebanyak 40 persen, yaitu 720 ton per hari sehingga dalam sehari dapat mengelola 1.600 sampai 2.000 ton sampah dari Bogor Raya dan Tangerang Selatan menghasilkan RDF atau Refuse Derived Fuel.
“Insya Allah tahun depan kita siapkan tipping fee, dan sudah kita siapkan juga mekanisme kaitan pembayaran dari Kabupaten kota. Demikian juga teknis penimbangan dan verifikasi bersama-sama untuk menagih kabupaten/kota sudah selesai,” kata Prima.
Ia menambahkan, pengoperasian TPPAS Lulut Nambo telah mendapat restu dari Kemenko Marves dan dari Kementerian LHK dan mereka setuju pengoperasian dilakukan terlebih dahulu kemudian disusul dengan peresmian. “Mereka siap dan ini Insya Allah terbesar se-Indonesia,” pungkasnya. (Cky)
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut