IST: Maket RSUD Parung Bogor, HRB – Di tengah desakan dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto agar progres pembangunan RSUD Parung (Bogor Utara) segera dilanjutkan, karena menjadi salah satu program infrastruktur yang memakan anggaran APBD cukup besar.
Pemkab Bogor justru baru akan melanjutkan pembangunan rumah sakit yang saat ini statusnya masih Klinik Utama pada tahun 2024 mendatang.
Pasalnya, pada tahun 2023 ini bantuan keuangan (bankeu) dari Provinsi Jawa Barat yang diharapkan bisa digunakan untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit tersebut tidaklah mencukupi
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin menuturkan, jika Pemprov Jawa Barat tidak lagi mengucurkan anggaran, maka Pemkab Bogor yang akan menganggarkan pembangunan RSUD Parung di tahun 2024.
“RSUD Parung itu pembangunannya bertahap, waktu itu informasinya gubernur mengucurkan dua kali anggaran, ternyata tidak, sehingga kita tidak anggarkan di 2023,” tutur Burhanudin, Selasa, 4 Maret 2023.
Burhanudin menjelaskan, APBD Kabupaten Bogor tahun 2023 diprioritaskan pada hal lain sehingga Pemkab Bogor tidak menganggarkan untuk lanjutan pembangunan RSUD di Bogor Utara tersebut.
“Tapi saya dengan Plt bupati serta Ketua DPRD terus berusaha untuk 2024 harus dianggarkan. Kalau dari provinsi tidak dianggarkan, kita harus menganggarkan dari mana,” jelasnya..
Burhanudin pun meminta masyarakat tidak terjebak dengan istilah rumah sakit dengan klinik. Sebab, perlu waktu sedikitnya tiga tahun untuk RSUD Parung mendapat akreditas. Pemkab Bogor terus berupaya memenuhi syarat mendasar di RSUD yang kini hanya beroperasi sebagai klinik.
“RSUD Cileungsi dan Leuwiliang itu butuh tiga tahun untuk keluar administrasi, itu dibangun sekaligus, apalagi ini yang masih dicicil,” terang Burhan.
Menurutnya, ada tiga syarat dasar yang harus dipenuhi RSUD Parung yakni fisik rumah sakit seperti gedung utama, rawat inap, kemudian alat kesehatan dan juga sumber daya manusia seperti dokter spesialis.
“Saya sebagai mewakili rakyat, inginnya di 2024 sudah bisa terpenuhi, sehingga di awal 2025, aldok (alat kedokteran) sudah terpenuhi, rawat inap sudah, bisa akreditasi,” harapnya.
Seperti diketahui, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyoroti proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parung, yang saat ini statusnya masih Klinik Utama dan proses pembangunannya masih belum rampung. Padahal, pada proses pembangunan Gedung A yang baru saja rampung dibangun, Pemkab Bogor harus mengucurkan dana kurang lebih Rp 93 miliar dan masih membutuhkan setidaknya Rp 300 miliar apabila memang ingin merampungkan keseluruhan bangunan rumah sakit pertama milik pemerintah pertama di wilayah utara Kabupaten Bogor itu.
Dengan memakan anggaran yang sangat besar itu, Rudy pun mempertanyakan keseriusan Pemkab Bogor soal peningkatan status klinik utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parung.
“Pemerintah sama sekali belum menempuh proses untuk meningkatkan status klinik tersebut menjadi Rumah Sakit minimal tipe D. Itu target pembangunan di bidang kesehatan bunyinya terwujudnya RSUD Parung, bukan klinik,” ungkap Rudy.
Menurutnya, Legislatif sangat mendukung terwujudnya RSUD Parung yang menjadi salah satu target Pancakarsa, yakni Karsa Bogor Sehat.
Ditambah, keberadaan rumah sakit tersebut sudah lama dinantikan oleh masyarakat di wilayah Parung dan sekitarnya. Minimal, kata dia, dengan waktu yang tersisa dapat ditempuh landasan hukumnya untuk dibentuk Peraturan Daerah (Perda)
“Kalau memang ada persoalan hukum dari proses pembangunan 2022, tidak bisa dijadikan alasan proses mewujudkan RSUD Parung berhenti,” jelas Rudy.
Rudy mengaku, hingga hari ini DPRD juga belum menerima pengajuan Raperda soal RSUD Parung dari eksekutif. “Jangankan Raperdanya, judulnya saja belum masuk, padahal itu program prioritas kepala daerah yang tahun ini menjadi tahun terakhir untuk dicapai,” tandas Politikus Partai Gerindra itu. */Axl
Tags: RSUD Parung
-
Kirab Merah Putih 1001 Meter Akan Dihelat Di Kebumen, Catat Tanggalnya
-
Distributor Kopgim Tandatangan SPJB dengan Kios Pupuk Bersubsidi Bogor
-
Pengumuman PSU DPKPP
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
