Bogor Barat, HRB – Menandai ditutupnya masa sidang ketiga tahun sidang 2022, para elite DPRD Kota Bogor menggelar “coffee talk” dengan para jurnalis atau wartawan se-Kota Bogor dalam rangka membangun komunikasi dan tali silaturahmi yang erat antara wakil rakyat dengan insan pers.
Dalam acara ngobrol santai bari ngopi di satu Cafe di sekitaran Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, pada Rabu (21/9/2022) itu, Ketua DPRD Atang Triasnanto yang mewakili pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bogor menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh jurnalis yang telah menginformasikan berbagai program maupun kegiatan DPRD sekaligus pembangunan di Kota Bogor.
“Terima kasih kepada seluruh sahabat baik dari media online, media cetak, maupun media elektronik yang telah membantu menyampaikan informasi program, kegiatan, dan kinerja DPRD Kota Bogor kepada publik, termasuk program-program pembangunan untuk masyarakat Kota Bogor, sehingga warga bisa mengakses program-program tersebut,” tutur Atang.
Dalam kesempatan tersebut, Atang juga menjelaskan beberapa fokus kerja DPRD Kota Bogor di tahun 2022 ini. Dirinya menyebutkan bahwa sampai Agustus, DPRD telah menetapkan enam Peraturan Daerah (Perda).
Dari fungsi penganggaran, DPRD Kota Bogor memastikan adanya kenaikan anggaran lebih kurang sebanyak Rp500 miliar pada Perubahan APBD 2022 dan APBD 2023.
“Alhamdulillah pendapatan kita naik hampir setengah miliar, baik dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana transfer daerah. Apresiasi untuk Pemkot atas kenaikan PAD, meskipun tetap harus ada upaya yang lebih inovatif untuk beberapa pos PAD yang masih bisa digenjot kenaikannya. Semoga perekonomian yang sudah kembali normal ini bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.
Dalam suasana santai, para Ketua Komisi juga ditanya tentang sejauh mana fokus kinerja masing-masing Komisi dan pengawasan yang telah dilakukan selama ini. Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Edy Darmawansyah menjelaskan bahwa selama tahun 2022 ini, selain masalah perekonomian dan stimulus peningkatan PAD, Komisi II banyak melakukan pengawasan terhadap permasalahan PKL.
“Selain masalah perekonomian dan PAD, Komisi II banyak melakukan mediasi permasalahan PKL. Mulai dari penataan PKL Pasar Kebon Kembang hingga aduan permasalahan PKL eks presiden teater, SMPN 19, Cifor, dan lain-lain,” ujarnya.
“Kedepannya untuk penertiban PKL yang sangat banyak jumlahnya di Kota Bogor bisa terlaksana dengan kondusif. Kami juga mendorong disiapkan sentra PKL di masing-masing kecamatan. Sehingga ada win-win solution, kota bisa tertib, di lain pihak pendapatan masyarakat (PKL) tidak terganggu,” tambah Edy.
Sementara untuk masalah infrastruktur, Komisi II DPRD menyebutkan fokus mengawasi pembangunan proyek-proyek yang ada di Kota Bogor. Seperti, Masjid Agung, Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) di Bogor Utara dan Bogor Selatan, Perpusatakaan Daerah, dan RSUD Kota Bogor.
Anggota Komisi III, Zaenul Mutaqin mengatakan berdasarkan hasil sidak Komisi III, terdapat beberapa catatan untuk pembangunan mega proyek di Kota Bogor.
Pertama, adalah perlu adanya penambahan jumlah pekerja untuk mempercepat proses pengerjaan. Kedua, kualitas pengerjaan perlu menjadi perhatian oleh konsultan proyek yang ada. Agar, tidak ada kasus buruknya kualitas pengerjaan dan tidak sesuainya material yang digunakan.
Sementara itu, Komisi IV DPRD Kota Bogor fokus pada 3 masalah mendasar yang sangat berkaitan dengan masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Ketua Komisi IV DPRD, Karnain Asyhar mengungkapkan bahwa DPRD mendorong penyetaraan insentif nakes dengan ASN di dinas lain. Khusus untuk masalah BPJS, DPRD mendorong lebih banyak warga yang tercover oleh bantuan pemerintah.
Isu penanganan fasilitas kesehatan untuk rakyat miskin juga dinilai masih kurang. Karnain menyebut persoalan ini masih berkutat pada tidak terintegrasinya data yang ada di Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan BPJS Kesehatan.
Terakhir, untuk masalah pendidikan, Komisi IV menyoroti tentang belum meratanya sekolah dan belum banyaknya lulusan SMK yang terserap di dunia kerja.
“Hasil evaluasi PPDB perlu ditindaklanjuti dengan renstra pembangunan SMPN di wilayah. Dan dalam serapan kerja, seharusnya pihak Dinas Tenaga Kerja bisa menyalurkan para lulusan SMK ini ke instansi yang ada,”ungkap Karnain.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua III DPRD, Rusli Prihatevy, menegaskan DPRD kini juga tengah fokus mengawasi penanganan dampak pasca bencana di Kota Bogor.
Dia menyebut anggaran BTT harus memadai untuk antisipasi menyelesaikan dampak bencana. Birokrasi panjang penanganan dampak bencana harus dipotong.
“Potensi bencana di Kota Bogor memang cukup besar akhir-akhir ini. Saat masa reses sidang kesatu ini, mengungkapkan bahwa banyak warga yang mengeluhkan dan menyampaikan aspirasinya terkait penanganan bencana dan pemerataan pembangunan infrastruktur,” paparnya.
Rusli memberikan contoh, saat sidak di lokasi longsor di Kelurahan Cipaku dan Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, ada tebing-tebing yang rawan longsor dan perlu adanya intervensi dari pemerintah Kota Bogor.
“Kita berharap bahwa warga yang terdampak bisa segera mendapatkan penanganan. Lokasi rawan bencana bisa segera diperbaiki,” pungkasnya. (GIN)
Tags: jurnalis
-
Merasa Telah Tempuh Perizinan, Pemilik Resto Puncak Asri Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemkab Bogor
-
PWI Kabupaten Bogor Laksanakan Upacara HUT RI ke-79
-
PWI Kota Bogor Sehatkan Wartawan Lewat Program Jumat Sehat
-
Berto Tumpal Harianja : Kejanggalan Putusan PN Cibinong Harus Diusut