Nungki Puji Komitmen Wakil Bupati, Reposisi Pejabat Terkait Kasus BPK Mendesak Dilakukan

NungkiIST: Fitri Putra Nugraha (Nungki).(foto: cky/net)

CIBINONG, HRB – Setelah Bupati Bogor (non aktif) Ade Yasin diciduk KPK, Wakil Bupati merangkap Pelaksana Tugas Bupati, Iwan Setiawan, dalam berbagai kesempatan telah menegaskan berulangkali perihal komitmennya untuk melanjutkan bermacam program kerja yang menjadi bagian dari visi misi serta janji kampanye dirinya bersama Ade Yasin saat Pilkada 2019 lalu.

Sikap Iwan yang konsisten dengan janji politiknya kepada masyarakat itu pun mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, salah satunya Ketua Depicab SOKSI Kabupaten Bogor, Fitri Putra Nugraha, yang menyebut sikap dan komitmen melanjutkan program bersama Ade Yasin itu adalah wujud kematangan dan kedewasaan seorang Iwan Setiawan.

“Sangat baik ya jika wakil kepala daerah bersikap seperti itu. Dia tak lantas berjalan sendiri ketika pasangannya tersandung kasus hukum. Konsistensi dan kearifan kang Iwan ini tentunya harus juga didukung penuh jajaran birokrasi,” kata Nungki, sapaan populer Fitri Putra Nugraha, kepada Rakyat Bogor, Senin (20/6/2022).

Akan tetapi, putra mantan Bupati Bogor almarhum Agus Utara Effendi ini menyebut, ada baiknya Iwan mengiringi target kerjanya dengan melakukan konsolidasi internal yang kemudian dilanjutkan perombakan pejabat, khususnya pada SKPD yang bersentuhan langsung dengan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial dan keuangan.

“Memang sesuai PP 49/2008, seorang PLT dilarang melakukan mutasi, tetapi ada pengecualian sesuai ayat 2 pada PP tersebut, dapat melakukan pergantian atau pengisian jabatan atas seijin Menteri Dalam Negeri. Kalau sifatnya mendesak dan untuk penguatan kinerja, ya mestinya Kang Iwan segera lakukan mutasi,” jelasnya.

Alasan mutasi ini, tambah Nungki yang juga tokoh senior FKPPI di Jawa Barat ini, disebabkan pasca penangkapan Ade Yasin kondisi psikologis yang membebani sekaligus mengganggu fokus dan kinerja para pejabat, terutama yang berhubungan dengan ‘proyek bermasalah’ yang menjadi muara kasus suap auditor BPK perwakilan Jabar.

“Kita tak bisa abaikan beban psikologis para pejabat dinas teknis yang terkait dengan kasus suap auditor BPK itu, mereka pasti down sehingga berpengaruh pada kinerjanya yang tidak maksimal dalam menjalankan program dan target Plt Bupati. Jadi sebaiknya dilakukan pergantian pada mereka,” tutur mantan Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor ini.

Menurut Nungki reposisi pejabat dinas teknis tersebut lebih sebagai upaya peningkatan kinerja, bukan punishment atau mendegradasi.

“Suka tak suka, mau tak mau, ya mutasi itu harus segera dilakukan karena para pejabat yang berhubungan dengan kasus OTT KPK itu pasti terpengaruh, mentalnya terpukul dan motivasi kerja turun drastis,” imbuhnya.

Baca juga:  Satgas Pelajar Cigombong Siap Minimalisir Hal Negatif di Kalangan Pelajar

Sebagai informasi, dalam kasus suap auditor BPK Perwakilan Jabar yang disangkakan KPK kepada Bupati (non aktif) Ade Yasin, mengakibatkan puluhan pejabat utama, menengah dan level bawah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor harus bolak-balik ke gedung KPK menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Selain itu, sejumlah pengusaha rekanan termasuk Ketua Kadin Kabupaten Bogor, pengurus KONI, ajudan dan staf pribadi Bupati juga ikut menjadi terperiksa.

Tak ayal, pemeriksaan puluhan saksi pada kasus Bupati Bogor ini bisa jadi yang terbanyak dalam sejarah kasus rasuah yang ditangani selama KPK berdiri.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021. Delapan tersangka tersebut yakni, Bupati Bogor, Ade Yasin (AY).

Kemudian, Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam (MA); Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah (IA); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik (RT). Mereka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Sedangkan empat tersangka lainnya merupakan pihak penerima suap. Mereka yakni Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, Anthon Merdiansyah (ATM); Arko Mulawan (AM); Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK); dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah (GGTR).

Dalam perkara ini, Ade Yasin diduga memerintahkan tiga anak buahnya untuk mengupayakan Pemkab Bogor dapat WTP. Kemudian, terdapat kesepakatan khusus antara anak buah Ade Yasin dengan para Anggota BPK Jabar yang mengaudit laporan keuangan Pemkab Bogor.

Dari hasil audit BPK, terdapat temuan janggal laporan keuangan terkait proyek peningkatan jalan Kandang Roda – Pakansari. Lantas, Ade Yasin melalui anak buahnya memberikan uang dugaan suap dengan nilai total Rp1,9 miliar kepada para tim pemeriksa dari BPK Jabar.

Atas perbuatannya, para pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pihak penerima suap, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Cky)

Tags: , ,