Pak Bima, Kapan Kota Bogor Bebas Macet ?

Foto : ilustrasi

KOTA BOGOR – Persoalan kemacetan di Kota Bogor hingga saat ini masih belum bisa teratasi. Padahal berbagai langkah telah dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk menangani persoalan tersebut. Bahkan program Sistem Satu Arah (SSA) yang digadang gadang dapat mengatasi persoalan kepadatan arus lalulintas di Pusat Kota pun tidak mampu berbuat banyak.

Sementara persoalan kemacetan sendiri merupakan prioritas utama dari 6 skala prioritas yang dikedepankan Pemerintah Kota Bogor. Dikonfirmasi hal ini melalui pesan WhatsApp, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyebut, bila pihaknya masih melanjutkan program konversi angkot.

“Bulan depan akan mulai beroperasi 75 bis di beberapa koridor untuk menggantikan sekitar 200 angkot,” ujarnya Rabu (16/06/2021).

Kemacetan pun makin bertambah dan diperparah pada jalur jalur alternatif yang semula diyakini bakal jadi penawar persoalan klasik itu. Bahkan sebagai contoh titik kemacetan di jalur SSA terjadi di Jembatan Otto Iskandar Dinata, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Seperti yang dikutip metropolitan.id, untuk mengatasi persoalan kemacetan akibat penyemptan jembatan Otista tersebut, belum lama ini Wakil Walikota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan bahwa Pemkot Bogor telah mengajukan rencana revitalisasi kepada pemerintah pusat melalui program pinjaman lunak Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bersamaan dengan revitalisasi jembatan Sempur.

Baca juga:  Dr. Yenti Garnasih Soroti Polemik dan Mangkraknya Pembangunan Apartemen Gardenia Bogor

Namun pengajuan tersebut ditolak, padahal Detail Engineering Design (DED) untuk kedua jembatan di jalur protokol lingkar Kebun Raya Bogor tersebut sudah ada dengan estimasi biaya total mencapai 195 Miliar Rupiah.

“Sebetulnya sudah ada DED-nya, dan kita mau dorong lewat PEN. Tapi PEN itu tidak memungkinkan untuk pelaksanaan pembangunan multiyears. Sedangkan kita perlu merampungkan pembangunan itu selama 18 bulan,” ungkap Dedie.

Dikatakan Dedie lebih lanjut, Pemkot terus memutar otak untuk bisa merealisasikan rencana revitalisasi kedua jembatan tersebut melalui pembiayaan lain dari pemerintah pusat, dengan mengajukan kedalam 10 pekerjaan pada Rencana Usulan Program Prioritas Percepatan Pembangunan.

“Revitalisasi jembatan sempur dan otista tidak bisa dipisahkan dan harus dalan satu kesatuan rencana pekerjaan. Sehingga tidak bisa dicover dengan kekuatan APBD Kota Bogor,” pungkasnya.

Diketahui, persoalan kemacetan akibat penyempitan jembatan Otista khususnya sudah terjadi sejak awal diberlakukannya SSA, tepatnya diperiode pertama Duet kepemimpinan Bima Arya Usmar Hariman. Namun hingga kini persoalan itu masih tetap saja terjadi dan seolah sulit teratasi. (awm)

 

Tags: ,